JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10). Aksi tersebut akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah yang mengatasnamakan BEM SI. Kehadiran massa aksi di kawasan parlemen diperkirakan menarik perhatian publik, terutama karena demonstrasi ini membawa isu yang berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan nasional.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyatakan komitmen untuk mengawal reformasi sektor pendidikan. BEM SI menilai pembenahan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat menjawab kebutuhan peserta didik, tenaga pendidik, serta masyarakat secara luas. Demonstrasi itu juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi mengenai penyelenggaraan pendidikan yang dinilai harus lebih adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.
Ajakan mengikuti aksi disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM SI, @bem_si. Seruan tersebut ditujukan kepada elemen mahasiswa dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan pendidikan. Dengan melibatkan berbagai unsur, BEM SI berharap tuntutan yang disampaikan dapat memperoleh dukungan lebih luas dan menjadi perhatian para pembuat kebijakan.
Tuntutan utama dalam demonstrasi itu adalah pendidikan gratis. BEM SI menekankan bahwa akses pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, bukan fasilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu. Menurut pandangan aliansi tersebut, biaya pendidikan yang terjangkau atau tanpa pungutan perlu diwujudkan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan belajar yang setara. Karena itu, aksi di depan Gedung DPR diarahkan untuk mendorong pemerintah serta wakil rakyat memperkuat kebijakan yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Pengamanan demonstrasi BEM SI di sekitar Gedung DPR/MPR RI disiapkan secara terpadu dengan melibatkan 3.983 personel gabungan. Aparat ditempatkan untuk menjaga situasi di area gedung parlemen, mengantisipasi potensi gangguan keamanan, serta memastikan kegiatan masyarakat dan aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Penempatan personel dilakukan pada sejumlah titik yang dinilai perlu mendapat perhatian selama aksi berlangsung.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi membenarkan adanya rencana demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI. Berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Konfirmasi ini menjadi dasar bagi jajaran keamanan untuk menyiapkan pengamanan sejak sebelum peserta aksi tiba hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Unsur pengamanan yang diterjunkan terdiri atas personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pengamanan dalam atau pamdal. Keterlibatan berbagai unsur tersebut ditujukan untuk membagi tugas sesuai kewenangan masing-masing. Polri berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sementara unsur lainnya mendukung pengaturan kawasan, pengamanan fasilitas, serta koordinasi di lingkungan Gedung DPR/MPR RI.
Akhmadi menyampaikan bahwa aksi di depan DPR/MPR RI tersebut memang telah diinformasikan kepada kepolisian dan akan dikawal oleh ribuan personel gabungan. Jumlah 3.983 personel disiapkan sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi konsentrasi massa dalam jumlah besar. Pengamanan tetap diarahkan agar berlangsung secara terukur, dengan mengedepankan koordinasi dan upaya menjaga ketertiban selama demonstrasi.
Selain mengamankan lokasi utama, petugas juga melakukan pemantauan terhadap situasi di sekitar kawasan parlemen. Koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pamdal diperlukan untuk merespons perubahan kondisi di lapangan secara cepat. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Gedung DPR/MPR RI diimbau memperhatikan arahan petugas serta menyesuaikan perjalanan apabila terjadi kepadatan akibat kegiatan tersebut.
Kepolisian menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik strategis sebagai langkah antisipasi terhadap dampak demonstrasi BEM SI di depan Gedung DPR. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran pergerakan kendaraan sekaligus memberikan ruang bagi petugas dalam mengamankan jalannya aksi. Rekayasa lalu lintas tidak diterapkan secara kaku, melainkan akan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
Penerapan pengaturan arus akan mempertimbangkan dinamika demonstrasi, termasuk perkembangan situasi dan eskalasi jumlah massa. Apabila konsentrasi peserta aksi meningkat atau menimbulkan kepadatan, kepolisian dapat melakukan penyesuaian terhadap arus kendaraan di titik-titik yang terdampak. Sebaliknya, pengaturan akan mengikuti kebutuhan apabila situasi lalu lintas masih dapat dikendalikan secara normal.
Potensi kepadatan terutama perlu diantisipasi di kawasan Jakarta Pusat, termasuk area sekitar Jalan Gatot Subroto yang berada di dekat lokasi demonstrasi. Aktivitas massa, mobilisasi peserta, serta pengamanan di sekitar tempat berlangsungnya aksi dapat memengaruhi kelancaran perjalanan pengguna jalan. Karena itu, masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memperhitungkan kemungkinan waktu tempuh yang lebih panjang.
Pengguna kendaraan juga diminta mempertimbangkan rute alternatif selama demonstrasi berlangsung. Langkah ini dapat membantu mengurangi beban arus lalu lintas di sekitar kawasan aksi sekaligus memudahkan petugas melaksanakan pengaturan di lapangan. Masyarakat sebaiknya memantau informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas sebelum bepergian dan mengikuti arahan petugas apabila terdapat perubahan pengaturan. Dengan pendekatan yang situasional, rekayasa arus diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan keamanan tanpa mengabaikan kelancaran mobilitas masyarakat.
Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki kegiatan di sekitar kompleks DPR/MPR untuk memperhatikan kondisi lalu lintas dan mengatur waktu perjalanan. Kompol Akhmadi menyampaikan bahwa warga yang beraktivitas maupun melintas di kawasan tersebut perlu berhati-hati, terutama ketika massa mulai berdatangan dan arus kendaraan mengalami perubahan.
Pengguna jalan juga disarankan mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan selama aksi berlangsung. Imbauan ini ditujukan kepada pengendara pribadi, pengguna angkutan umum, serta masyarakat yang perlu menuju kawasan Senayan dan ruas jalan di sekitarnya. Pengalihan atau pembatasan arus dapat memengaruhi waktu tempuh, sehingga perjalanan sebaiknya direncanakan dengan mempertimbangkan situasi terbaru di lapangan.
Kepadatan kendaraan berpotensi muncul di sejumlah titik yang berada di sekitar lokasi demonstrasi, khususnya pada akses menuju kompleks parlemen dan jalur yang digunakan untuk mengurai pergerakan massa. Polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional berdasarkan perkembangan kondisi keamanan, jumlah peserta aksi, serta tingkat kepadatan kendaraan. Pengguna jalan diminta mematuhi arahan petugas dan tidak memaksakan diri melewati ruas yang sedang dialihkan.
Informasi mengenai perubahan arus lalu lintas dapat disampaikan melalui petugas di lapangan dan kanal resmi kepolisian. Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga keselamatan, serta memberi ruang bagi kendaraan darurat apabila melintas di kawasan tersebut.
Aksi BEM SI di depan DPR dijadwalkan dimulai pada waktu yang telah ditetapkan panitia dan kepolisian, dengan tuntutan utama mendorong pendidikan gratis. Selama kegiatan berlangsung, perhatian pengguna jalan diharapkan tetap tertuju pada keselamatan dan kelancaran mobilitas di sekitar lokasi demonstrasi.
