JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Polda Metro Jaya menempatkan keamanan dan pemulihan korban sebagai prioritas dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23. Langkah tersebut mencakup upaya memastikan para korban memperoleh rasa aman, perlindungan, serta akses terhadap penanganan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung. Kepolisian juga menaruh perhatian pada pemenuhan rasa keadilan, dengan tetap mengedepankan pemeriksaan secara profesional dan berdasarkan fakta yang ditemukan.
Keempat ABK tersebut masih menjalani perawatan setelah diduga mengalami kekerasan. Karena itu, kondisi kesehatan mereka menjadi perhatian utama aparat, baik dari sisi pemulihan fisik maupun dampak psikologis yang mungkin timbul. Trauma setelah mengalami tindakan kekerasan dapat memengaruhi kondisi korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta memberikan keterangan. Pendampingan diperlukan agar proses pemulihan berlangsung secara bertahap dan korban tidak merasa menghadapi perkara ini seorang diri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pendampingan diberikan untuk membantu pemulihan kesehatan dan kondisi psikis para korban. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aspek penyelidikan, tetapi juga pada kebutuhan kemanusiaan para ABK. Selama menjalani perawatan dan pendampingan, kondisi korban akan menjadi bagian penting yang diperhatikan kepolisian.
Prioritas terhadap keselamatan korban sekaligus menunjukkan upaya aparat menjaga agar proses penegakan hukum berjalan dengan mempertimbangkan hak-hak mereka. Pemeriksaan dan langkah lanjutan diharapkan dapat dilakukan tanpa menambah beban fisik maupun mental yang sedang dialami. Dengan dukungan medis, psikologis, dan pendampingan yang memadai, para korban diharapkan dapat memulihkan kondisi mereka, sementara penyidik tetap mengusut dugaan kekerasan tersebut secara menyeluruh.
Dukungan kepolisian dalam penanganan kasus dugaan kekerasan di KM Maulana 23 tidak hanya diarahkan kepada anak buah kapal (ABK) yang diduga menjadi korban. Perhatian juga diperluas kepada keluarga para ABK tersebut. Langkah ini dipandang penting karena proses penanganan perkara tidak hanya menyangkut kondisi korban secara langsung, tetapi juga situasi keluarga yang terdampak oleh dugaan kekerasan serta proses hukum yang sedang berjalan.
Budi Hermanto menyampaikan bahwa terdapat dua sasaran utama dalam dukungan tersebut. Sasaran pertama adalah memastikan korban memperoleh keadilan. Kepolisian berupaya menangani laporan dan dugaan peristiwa yang terjadi sesuai proses yang berlaku, sehingga hak-hak korban tetap menjadi perhatian dalam penanganan kasus. Pernyataan itu menegaskan bahwa posisi ABK yang diduga mengalami kekerasan ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengungkapan perkara.
Sasaran kedua ialah menyediakan pendampingan kesehatan dan psikologis bagi korban maupun pihak keluarga. Pendampingan kesehatan ditujukan untuk memperhatikan kondisi korban, sedangkan dukungan psikologis diperlukan bagi korban dan keluarga dalam menghadapi dampak dari dugaan peristiwa tersebut. Dengan demikian, dukungan yang diberikan tidak berhenti pada penanganan korban secara langsung, tetapi juga mencakup keluarga sebagai pihak yang turut terdampak. Keterangan Budi Hermanto menempatkan pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan kebutuhan korban dan keluarga tetap diperhatikan selama kasus ditangani. Bentuk dukungan yang disebutkan berfokus pada dua hal, yakni pemenuhan keadilan bagi korban serta pendampingan kesehatan dan psikologis bagi korban maupun keluarga mereka.
Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara dugaan kekerasan di KM Maulana 23 tetap berjalan secara paralel dengan langkah pendampingan terhadap korban. Aparat penegak hukum perlu memastikan setiap keterangan, bukti, serta informasi terkait peristiwa diperiksa secara cermat, sementara korban memperoleh perlindungan dan dukungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Pendekatan tersebut penting agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pengungkapan fakta, tetapi juga memperhatikan kondisi dan hak korban.
Penanganan perkara ini melibatkan koordinasi lintas instansi karena kejadian berlangsung di wilayah perairan dan berkaitan dengan kegiatan operasional kapal. Polres Tanjung Priok berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelaraskan pengumpulan informasi, pemeriksaan pihak terkait, dan penelusuran data pelayaran. Kerja sama tersebut diperlukan agar kewenangan setiap institusi dapat berjalan sesuai tugasnya, sekaligus mencegah adanya informasi yang terlewat dalam proses penyidikan.
Dalam penelusuran perkara, KM Maulana 23 diketahui berangkat dari Dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Kapal tersebut kemudian beroperasi di wilayah Pulau Aru hingga Merauke. Rangkaian perjalanan itu menjadi bagian dari konteks pemeriksaan karena membantu penyidik memetakan aktivitas kapal, pihak-pihak yang berada di dalamnya, serta kemungkinan saksi yang dapat dimintai keterangan. Penyebutan rute tersebut tidak mengubah lokasi maupun alur kejadian sebagaimana tercantum dalam sumber perkara.
Koordinasi berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat proses penegakan hukum sekaligus memastikan pendampingan korban tetap menjadi perhatian selama pemeriksaan berlangsung. Setiap perkembangan perkara akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan keterangan yang diperoleh secara resmi. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan objektif, transparan, dan tetap memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan yang layak.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa 24 kru KM Maulana 23 terkait dugaan penganiayaan terhadap empat anak buah kapal (ABK). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami rangkaian peristiwa, mengidentifikasi peran masing-masing kru, serta memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara. Keempat ABK yang diduga menjadi korban menjadi bagian penting dalam pengungkapan dugaan kekerasan tersebut.
Dari 24 kru yang telah diperiksa, sebanyak 19 orang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, lima kru lainnya masih berstatus sebagai saksi. Perbedaan status tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih menilai keterangan dan keterlibatan setiap orang berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Penetapan tersangka belum menjadi keputusan akhir karena seluruh proses masih berjalan.
AKBP Alrasyidin menegaskan bahwa status para kru tersebut masih berada dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, potensi penetapan 19 orang sebagai tersangka masih menunggu pendalaman lebih lanjut oleh kepolisian. Keterangan dari para kru, korban, dan pihak terkait akan menjadi bagian dari proses untuk memperjelas dugaan penganiayaan serta menentukan langkah hukum berikutnya. Informasi mengenai perkembangan perkara dapat berubah sesuai hasil penyelidikan.
Penanganan perkara ini menempatkan dugaan kekerasan terhadap ABK sebagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum. Selain pemeriksaan oleh kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan disebut akan mencabut izin KM Maulana 23 terkait dugaan kekerasan terhadap ABK. Rencana tersebut disampaikan seiring penanganan kasus yang masih berlangsung, sementara status para kru dan proses penyelidikan tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.
