JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan mengenai antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite, yang terjadi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM di sejumlah titik penyaluran. Namun, ESDM menegaskan bahwa antrean itu bukan disebabkan oleh menipisnya persediaan BBM secara nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa ketersediaan BBM secara nasional masih menjadi bagian dari pengelolaan pasokan yang terus dipantau pemerintah. Karena itu, munculnya antrean di sejumlah daerah tidak dapat langsung diartikan sebagai tanda bahwa stok Pertalite atau BBM lainnya telah habis secara nasional. Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik mengenai kondisi pasokan BBM yang terlihat di lapangan.
Antrean pembelian Pertalite yang berlangsung di sejumlah daerah menunjukkan adanya gangguan pada proses penyaluran atau distribusi, bukan semata-mata persoalan ketersediaan persediaan nasional. Pemerintah melalui ESDM terus mengamati situasi tersebut agar penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan. Keterangan Laode menjadi dasar penting bahwa perbedaan kondisi stok nasional dan ketersediaan BBM di titik tertentu perlu dipahami secara tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa antrean yang terjadi secara otomatis mencerminkan menipisnya stok BBM di seluruh Indonesia.
Antrean Pertalite di sejumlah daerah tidak semata-mata berkaitan dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa gangguan distribusi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM di tingkat stasiun pengisian. Gangguan tersebut berkaitan dengan kondisi El Nino dan kekeringan yang berlangsung di beberapa wilayah.
Cuaca kering dalam waktu panjang dapat menurunkan debit sungai secara signifikan. Padahal, sungai tertentu selama ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk mengirimkan BBM dari fasilitas penyimpanan atau terminal menuju wilayah tujuan. Ketika permukaan air menyusut, kapal maupun tongkang pengangkut menghadapi keterbatasan dalam beroperasi. Muatan dapat dikurangi, jadwal keberangkatan ditunda, atau rute pengiriman perlu disesuaikan dengan kondisi perairan.
Perubahan pada jalur logistik itu kemudian berdampak pada waktu tempuh dan frekuensi pengiriman ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak. Pasokan yang biasanya tiba secara berkala dapat mengalami keterlambatan, sehingga persediaan di tingkat penyalur tidak segera kembali ke tingkat normal. Dalam situasi tersebut, kendaraan yang datang untuk mengisi Pertalite dapat menumpuk pada jam-jam tertentu, terutama ketika pengiriman berikutnya belum tiba.
ESDM menempatkan persoalan ini sebagai kendala distribusi yang bersifat lokal atau regional, mengikuti tingkat dampak kekeringan dan ketergantungan suatu daerah terhadap jalur sungai. Karena itu, antrean di beberapa lokasi tidak secara otomatis menunjukkan adanya kelangkaan BBM secara nasional. Penanganannya memerlukan penyesuaian rute, pengaturan jadwal, serta pemanfaatan jalur alternatif apabila kondisi sungai belum memungkinkan dilalui. Pemantauan stok dan koordinasi pengelola distribusi, pemerintah daerah, serta penyalur dilakukan agar pasokan dapat kembali mengalir sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengeringan sungai akibat fenomena El Nino mengubah pola distribusi bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Jalur air yang sebelumnya menjadi pilihan utama untuk mengangkut Pertalite tidak lagi dapat digunakan secara optimal karena muka air turun dan kapal pengangkut kesulitan melintas. Kondisi tersebut mendorong pengelola distribusi mengalihkan pengiriman dari kapal ke jalur darat menggunakan truk tangki.
Perubahan moda transportasi ini berdampak langsung terhadap kapasitas pasokan. Kapal yang beroperasi di sungai mampu membawa muatan dalam jumlah besar dalam satu perjalanan, sedangkan truk tangki memiliki daya angkut yang lebih terbatas. Untuk menggantikan satu kali pengiriman menggunakan kapal, diperlukan lebih banyak perjalanan truk. Akibatnya, pasokan yang tiba di daerah tujuan menjadi lebih sedikit dan harus diatur secara lebih ketat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Selain keterbatasan kapasitas, distribusi melalui jalur darat juga memerlukan waktu lebih lama. Truk harus menempuh rute jalan raya yang kemungkinan berjarak lebih jauh, menghadapi kondisi lalu lintas, serta menyesuaikan akses menuju lokasi penyaluran. Rangkaian hambatan tersebut membuat waktu pengiriman bertambah dibandingkan pengangkutan melalui sungai, terutama bagi wilayah yang bergantung pada jalur air.
Laode Sulaeman menjelaskan persoalan ini dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa gangguan distribusi bukan semata-mata disebabkan oleh ketersediaan stok, melainkan juga oleh perubahan jalur angkutan akibat sungai yang mengering. Menurut penjelasan tersebut, pengalihan ke truk tangki memang menjadi langkah untuk menjaga pasokan tetap berjalan, tetapi kapasitasnya lebih kecil dan waktu tempuhnya lebih panjang. Situasi inilah yang kemudian dapat memicu antrean di sejumlah wilayah, karena kebutuhan pengiriman tidak selalu dapat dipenuhi dengan kecepatan dan volume yang sama seperti ketika kapal masih dapat beroperasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan sekitar 18 hingga 20 hari. Angka tersebut menggambarkan posisi cadangan yang berada di dalam sistem penyediaan nasional, termasuk persediaan yang tersimpan di berbagai fasilitas dan wilayah distribusi. Informasi mengenai jumlah hari stok ini disampaikan dalam konteks kondisi distribusi BBM di sejumlah daerah yang mengalami gangguan akibat dampak El Nino.
Di sisi lain, kapasitas maksimum tangki penyimpanan BBM secara nasional berada pada kisaran 25 hingga 28 hari. Perbedaan persediaan yang tersedia dan kapasitas penyimpanan maksimum menunjukkan bahwa tidak seluruh ruang tangki harus selalu terisi pada tingkat maksimal. Pengelolaan stok juga berkaitan dengan pola konsumsi, jadwal pengadaan, penerimaan pasokan, serta penyaluran BBM ke berbagai wilayah.
ESDM juga menjelaskan bahwa tingkat cadangan tersebut masih berada di bawah ketentuan minimal 90 hari yang ditetapkan International Energy Agency (IEA). Ketentuan itu menjadi salah satu acuan mengenai kecukupan cadangan energi, tetapi penyebutan posisi stok nasional tetap ditempatkan sesuai kondisi dan konteks penyediaan BBM yang sedang berlangsung. Dengan demikian, angka 18 hingga 20 hari merupakan gambaran ketersediaan cadangan saat ini, sementara kisaran 25 hingga 28 hari menunjukkan kapasitas maksimum penyimpanan nasional.
Untuk menangani kondisi di lapangan, ESDM terus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan distribusi, mengidentifikasi kendala pada wilayah terdampak, serta menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Kerja sama antarlembaga ini berlangsung seiring pemantauan terhadap persediaan dan penyaluran BBM di sejumlah lokasi.
