KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Pemerintah mengubah arah kebijakan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai upaya memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Transmigrasi kini diarahkan sebagai bagian dari pembangunan kewilayahan yang terencana, dengan memperhatikan potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan kawasan tujuan.
Kementerian Transmigrasi menekankan bahwa pendekatan baru tersebut bertumpu pada investasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Kawasan transmigrasi diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terhubung dengan rantai pasok nasional. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, manufaktur, dan industri pengolahan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan lahan atau permukiman, tetapi berlanjut pada penciptaan ekosistem usaha yang produktif.
Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan para transmigran. Kehadiran investasi di wilayah tujuan diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat pendapatan rumah tangga, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada akhirnya, pengembangan kawasan tersebut diharapkan membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, keberhasilan transmigrasi tidak lagi diukur hanya berdasarkan jumlah warga yang dipindahkan. Pemerintah perlu menilai dampaknya melalui peningkatan kesejahteraan, ketersediaan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi lokal, kualitas layanan dasar, dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat penerima. Perlindungan terhadap warga lokal menjadi prinsip penting agar pembangunan berlangsung inklusif dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun perebutan akses terhadap sumber daya.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan penjelasan mengenai perubahan paradigma tersebut di kawasan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis malam, 8 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa transmigrasi dirancang sebagai instrumen pembangunan wilayah yang menggabungkan mobilitas penduduk dengan penguatan ekonomi, investasi, dan perlindungan masyarakat.
Konsep baru transmigrasi menempatkan revitalisasi kawasan transmigrasi lama sebagai salah satu agenda utama. Kawasan yang telah berkembang melalui program transmigrasi tidak hanya dipandang sebagai wilayah penempatan, tetapi juga sebagai ruang yang perlu diperkuat agar dapat berperan dalam perkembangan ekonomi dan industri. Revitalisasi diarahkan untuk memastikan kawasan tersebut tetap memiliki fungsi dan peluang yang relevan, sejalan dengan perubahan kebutuhan pembangunan. Dengan pendekatan ini, perhatian pemerintah tidak berhenti pada pembentukan kawasan baru, melainkan juga mencakup penataan dan penguatan kawasan yang sudah ada.
Agenda kedua adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat lokal. Perubahan arah pembangunan yang mendorong investasi perlu dijalankan dengan memastikan warga setempat tidak tersisih dari perkembangan kawasan. Arus modal dan kegiatan industri seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya sendiri. Karena itu, masyarakat lokal ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai pihak yang terdampak oleh perubahan kawasan.
Kawasan Batam, Rempang, dan Galang, atau yang dikenal sebagai Barelang, menjadi contoh penerapan gagasan transmigrasi lokal. Dalam kerangka ini, pengembangan kawasan ditujukan agar masyarakat setempat tetap menjadi bagian dari pertumbuhan yang berlangsung. Keberadaan investasi dan industri perlu berjalan berdampingan dengan kepentingan warga yang telah tinggal dan membangun kehidupan di wilayah tersebut.
Penekanan pada transmigrasi lokal menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak semata-mata berkaitan dengan perpindahan penduduk. Gagasan tersebut juga mencakup upaya menjaga keterlibatan masyarakat setempat ketika suatu wilayah mengalami penguatan ekonomi. Revitalisasi kawasan lama dan perlindungan warga lokal menjadi dua agenda yang saling berkaitan: kawasan diperkuat agar berkembang, sementara masyarakatnya tetap memperoleh ruang sebagai bagian dari perkembangan tersebut. Dengan demikian, arah baru transmigrasi berusaha menghubungkan investasi, industri, dan keberlanjutan peran masyarakat lokal dalam satu kerangka pembangunan kawasan.
Pemerintah menempatkan kepastian hukum atas lahan sebagai fondasi utama dalam penataan kawasan transmigrasi. Melalui program Trans Tuntas, transmigran diarahkan memperoleh sertifikat tanah sejak awal penempatan, sehingga status lahan tidak lagi menjadi persoalan yang tertunda. Dokumen tersebut memberikan perlindungan hukum bagi penerima, mengurangi potensi sengketa, serta memastikan bahwa rumah dan lahan usaha yang ditempati memiliki dasar kepemilikan yang jelas. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program transmigrasi.
Kepastian lahan diberikan bersama fasilitas pendukung yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang layak. Pemerintah menyiapkan sekolah bagi anak-anak transmigran, sarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar, serta tempat ibadah sebagai bagian dari pembentukan permukiman yang terintegrasi. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa penempatan transmigran tidak dilakukan secara parsial. Kawasan baru harus memiliki lingkungan sosial dan pelayanan publik yang memadai agar masyarakat dapat berkembang dan berkontribusi dalam jangka panjang.
Orientasi kebijakan ini juga menandai perubahan pendekatan pemerintah. Transmigrasi tidak semata-mata dipahami sebagai upaya mendatangkan penduduk dari luar daerah, melainkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, mengembangkan wilayah, dan menciptakan lapangan kerja. Penataan lahan perlu diikuti perencanaan ekonomi yang realistis, termasuk pengembangan komoditas, industri pengolahan, dan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi setempat. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan oleh transmigran maupun warga yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan tersebut.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah menegaskan bahwa kawasan transmigrasi harus mampu memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat. Penekanan ini menjadi penting agar pembangunan tidak hanya mengutamakan jumlah transmigran, tetapi juga memperhatikan kesempatan ekonomi bagi penduduk lokal. Ketersediaan sertifikat, fasilitas publik, dan lapangan kerja perlu berjalan beriringan. Pendekatan tersebut diharapkan membentuk kawasan yang produktif, mencegah kecemburuan sosial, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan transmigran dan komunitas penerima.
Kementerian Transmigrasi menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian sebagai bagian dari upaya mempercepat penerapan konsep baru dalam pengelolaan transmigrasi. Usulan tersebut diarahkan agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2027. Pembaruan ini dipandang penting untuk memberikan dasar hukum yang sesuai dengan arah kebijakan transmigrasi, terutama dalam mengelola potensi lahan dan pemanfaatannya secara lebih terstruktur.
Salah satu tujuan utama perubahan Undang-Undang Ketransmigrasian adalah menggeser rezim pengelolaan dari rezim tanah menjadi rezim aset. Dalam rezim tanah, perhatian utama berada pada status dan penguasaan lahan. Sementara itu, pendekatan berbasis aset menempatkan lahan transmigrasi sebagai kekayaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Pergeseran tersebut diharapkan memperjelas cara negara mengelola aset transmigrasi, termasuk lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
Perubahan rezim ini juga berkaitan dengan upaya membuka sumber penerimaan negara dari pemanfaatan aset transmigrasi. Negara diharapkan dapat memperoleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari puluhan perusahaan yang memanfaatkan lahan transmigrasi. Dengan demikian, pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek penguasaan tanah, tetapi juga dari nilai aset dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Melalui pembaruan regulasi, Kementerian Transmigrasi ingin memastikan bahwa pengelolaan lahan transmigrasi memiliki landasan yang mendukung pendekatan aset. Fokus revisi berada pada penyesuaian kerangka hukum agar pemanfaatan lahan oleh perusahaan dapat terhubung dengan pengelolaan kekayaan negara dan potensi PNBP. Usulan tersebut menjadi instrumen untuk mendorong penerapan konsep baru, yaitu pengelolaan transmigrasi yang tidak lagi bertumpu semata-mata pada rezim tanah, melainkan pada rezim aset.
