KOTA BEKASI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Kejaksaan Agung memeriksa empat aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi kerja sama operasi migas di Bekasi. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Kamis, 8 Oktober, dan menjadi bagian dari pendalaman perkara yang tengah dilakukan oleh penyidik.
Keempat saksi yang diperiksa masing-masing tercatat dengan identitas Dada, DFB, NA, dan DKW. Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Para saksi dimintai keterangan untuk membantu penyidik memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pemanggilan empat ASN Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan. Dalam proses pendalaman, pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta menelusuri informasi terkait kerja sama operasi migas yang sedang ditangani.
Kejaksaan Agung belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap Dada, DFB, NA, dan DKW. Identitas mereka dicantumkan dalam pemeriksaan sebagai saksi, tanpa keterangan tambahan mengenai jabatan atau peran masing-masing. Proses penanganan perkara masih berlangsung di bawah tim penyidik Jampidsus.
Pemeriksaan pada Kamis, 8 Oktober ini menjadi perkembangan terbaru dalam upaya Kejaksaan Agung mendalami dugaan korupsi kerja sama operasi migas di Bekasi. Keterangan dari para saksi akan menjadi bagian dari bahan yang dianalisis penyidik dalam menentukan langkah penanganan perkara selanjutnya.
Perkara yang sedang didalami Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola kerja sama operasi PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP. Kerja sama tersebut menjadi perhatian karena mencakup pengelolaan kegiatan usaha migas yang melibatkan aset, kewenangan, serta potensi penerimaan bagi daerah. Penyidik menelusuri bagaimana perjanjian disusun, dijalankan, dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya.
Periode kerja sama yang menjadi sorotan berlangsung sejak 2009 hingga 2024. Rentang waktu yang panjang tersebut membuat penyidik perlu memeriksa berbagai keputusan, dokumen, aliran dana, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama operasi. Penelusuran juga dapat mencakup perubahan kebijakan, pembagian peran antarlembaga, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam proses penyidikan, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diperiksa untuk memperoleh keterangan mengenai proses administrasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam kerja sama tersebut. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti dan menyusun rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Keterangan para ASN dapat membantu menjelaskan posisi mereka, kewenangan yang dimiliki, serta pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kerja sama operasi.
Penting ditegaskan bahwa pemeriksaan tidak secara otomatis menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana. Status sebagai saksi atau pihak yang dimintai keterangan berbeda dengan penetapan sebagai tersangka. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti yang cukup dan proses hukum yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai pemeriksaan perlu dipahami sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama operasi, bukan sebagai bukti bahwa para ASN yang diperiksa telah dinyatakan bersalah.
Melalui pendalaman tersebut, Kejaksaan Agung diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kerja sama kedua perusahaan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) migas di Bekasi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan. Keterangan para saksi diperlukan untuk membantu penyidik memperjelas perkara yang sedang ditangani serta memastikan setiap tahapan penanganan berjalan berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Anang menyampaikan, pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memperkuat pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik mendalami informasi yang diperoleh dari para saksi dengan tetap berpedoman pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan perkara, tanpa mendahului kesimpulan mengenai pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Selain memperkuat pembuktian, kegiatan pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya melengkapi pemberkasan perkara. Keterangan saksi akan dihimpun dan dianalisis bersama alat bukti lain untuk memenuhi kebutuhan penyidikan sebelum perkara memasuki tahapan berikutnya. Kejaksaan Agung belum menyampaikan rincian mengenai materi pemeriksaan masing-masing saksi, sehingga informasi yang beredar tetap perlu ditempatkan dalam konteks proses hukum yang masih berlangsung.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan saksi bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah penyidik untuk membangun konstruksi perkara secara lebih kuat dan lengkap. Setiap keterangan akan dinilai berdasarkan relevansinya dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi migas tersebut. Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai dengan informasi yang dapat diberikan kepada publik, dengan tetap menghormati kepentingan penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci materi yang diajukan dalam pemeriksaan terhadap empat aparatur sipil negara (ASN) terkait perkara tersebut. Informasi mengenai pokok pertanyaan, keterangan yang telah disampaikan, serta hubungan masing-masing ASN dengan kegiatan kerja sama operasi juga belum dijelaskan kepada publik. Demikian pula, dugaan keterlibatan keempatnya dalam perkara masih belum dipaparkan secara terbuka karena proses penyidikan terus berjalan.
Keterangan dari para ASN tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan dalam kerja sama operasi yang sedang didalami. Namun, pemanggilan atau pemeriksaan seseorang dalam tahap penyidikan tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana. Status dan peran setiap pihak tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan perkara juga disebut tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diperiksa. Dengan pendekatan tersebut, setiap keterangan dan dokumen akan diuji secara objektif untuk memastikan perkara ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini mencakup dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama operasi PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024. Rincian mengenai materi pemeriksaan terhadap empat ASN maupun dugaan keterlibatan mereka masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari penyidik.
