KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jawa Timur, menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai tindakan seorang pengemudi Wirawiri Suroboyo yang dinilai melanggar ketertiban berlalu lintas. Aduan tersebut menjadi perhatian pemerintah kota karena berkaitan dengan perilaku pengemudi angkutan umum serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan layanan transportasi bagi masyarakat.
Pengemudi yang dimaksud bernama Nasihin. Dishub Surabaya memanggil Nasihin untuk memberikan klarifikasi terkait aduan yang disampaikan oleh warga. Pemanggilan itu dilakukan sebagai bagian dari proses tindak lanjut dan pemeriksaan terhadap informasi yang diterima. Melalui klarifikasi tersebut, pihak terkait memperoleh kesempatan untuk menyampaikan penjelasan sebelum langkah penanganan ditetapkan oleh operator layanan.
Setelah proses tersebut, operator Wirawiri Suroboyo menjatuhkan sanksi berupa Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Nasihin pada 7 Oktober 2026. Sanksi ini menjadi tindak lanjut atas penanganan aduan masyarakat dan menunjukkan adanya langkah administratif terhadap pengemudi yang bersangkutan. Dishub Surabaya juga berencana mengevaluasi penempatan halte di lokasi kejadian. Evaluasi itu akan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengaturan layanan transportasi serta mendukung ketertiban berlalu lintas. Dengan langkah tersebut, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pengemudi, tetapi juga mencakup peninjauan terhadap aspek pendukung layanan di kawasan terkait.
Pemerintah Kota Surabaya memberikan klarifikasi mengenai perselisihan yang melibatkan Nasihin, pengemudi Wirawiri Suroboyo, dengan pengguna jalan. Dalam penjelasannya, Nasihin mengakui bahwa ia sempat membuka kaca kendaraan dan melontarkan perkataan setelah menerima bunyi klakson panjang dari pengguna jalan tersebut. Pengakuan ini menjadi bagian penting dalam penanganan perkara karena menunjukkan adanya respons verbal ketika situasi lalu lintas sedang memanas. Pemerintah kota kemudian menindaklanjuti kejadian itu sesuai ketentuan dan menekankan pentingnya perilaku profesional bagi setiap pengemudi angkutan umum.
Nasihin menjelaskan bahwa penumpang di dalam kendaraan telah diturunkan sebelum peristiwa tersebut berlanjut. Namun, kendaraan tidak segera dapat dipindahkan karena ruang jalan relatif sempit. Di sisi kanan kendaraan juga terdapat mobil pikap, sehingga pilihan untuk melakukan manuver menjadi terbatas. Kondisi itu membuat kendaraan berada dalam posisi yang sulit untuk segera menepi atau berpindah jalur, terutama ketika terdapat kendaraan lain yang sedang mengantre di sekitar lokasi. Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi faktual yang dihadapi pengemudi saat kejadian berlangsung.
Jalan yang terbatas, antrean kendaraan, dan ruang manuver yang sempit memang dapat meningkatkan tekanan bagi pengemudi. Dalam keadaan seperti itu, bunyi klakson panjang atau desakan dari pengguna jalan lain berpotensi memperbesar ketegangan. Meski demikian, situasi tersebut hanya merupakan konteks, bukan pembenaran untuk merespons secara konfrontatif. Pengemudi tetap berkewajiban menjaga sikap, menghindari perkataan yang dapat memicu konflik, serta memprioritaskan keselamatan seluruh pengguna jalan. Klarifikasi pemerintah kota menegaskan bahwa kendala di lapangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang tenang dan tindakan yang tidak meningkatkan risiko kecelakaan maupun perselisihan.
Pengemudi angkutan umum tidak hanya dituntut menguasai teknik mengemudi, tetapi juga mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang menekan di jalan. Kendaraan yang membawa penumpang memiliki tanggung jawab lebih besar karena setiap keputusan pengemudi dapat memengaruhi keselamatan banyak orang. Klakson panjang, teguran dari pengguna jalan lain, atau kondisi lalu lintas yang padat seharusnya tidak segera dibalas dengan tindakan agresif, perdebatan, maupun manuver yang berisiko.
Apabila kendaraan belum dapat segera bergerak, pengemudi perlu memastikan terlebih dahulu posisi kendaraan, memperhatikan jarak dengan kendaraan lain, serta menilai keadaan di sekitar. Upaya menjaga kelancaran lalu lintas harus dilakukan tanpa mengabaikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Menunggu beberapa saat, memberi tanda yang sesuai, atau meminta kesempatan untuk melintas dengan cara yang wajar lebih tepat daripada memaksakan kendaraan bergerak dalam kondisi tidak aman. Sikap tenang juga membantu mencegah perselisihan berkembang menjadi gangguan lalu lintas.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 105 mewajibkan setiap pengguna jalan untuk berperilaku tertib serta mencegah tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Sementara itu, Pasal 106 mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara secara wajar, penuh konsentrasi, dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta pesepeda. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pengguna jalan, baik pengemudi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi merupakan bagian dari perilaku berkendara yang bertanggung jawab, bukan sekadar tuntutan etika. Dalam setiap konflik di jalan, keselamatan harus tetap menjadi pertimbangan utama, sedangkan kepentingan untuk membalas atau memenangkan perdebatan perlu dikesampingkan.
Perselisihan di jalan yang melibatkan pengemudi angkutan umum perlu dilihat dalam konteks keselamatan lalu lintas yang lebih luas. Korlantas Polri mencatat 158.508 kejadian kecelakaan sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 150.906 kejadian pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko di jalan masih tinggi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kendaraan, lingkungan, kepadatan lalu lintas, serta perilaku pengguna jalan.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menginvestigasi sembilan kecelakaan pada moda lalu lintas dan angkutan jalan selama 2025, dengan 69 korban luka-luka. Data investigasi KNKT bukan gambaran keseluruhan kecelakaan jalan, karena lembaga tersebut menangani kasus berdasarkan kewenangan dan kriteria investigasi tertentu. Namun, catatan itu tetap menunjukkan pentingnya perhatian terhadap keselamatan, terutama ketika tindakan seseorang berpotensi memperbesar bahaya bagi penumpang maupun pengguna jalan lain.
Perilaku yang mengalihkan perhatian dari pengendalian kendaraan, memperpanjang konflik, atau mendorong manuver tidak aman dapat meningkatkan risiko dalam situasi lalu lintas yang dinamis. Ketegangan sesaat dapat berdampak lebih luas apabila pengemudi kehilangan fokus, mengambil keputusan secara emosional, atau mengabaikan jarak dan kondisi sekitar. Karena itu, penyelesaian perselisihan semestinya dilakukan melalui komunikasi yang terkendali dan mekanisme pelaporan, bukan melalui tindakan yang dapat membahayakan perjalanan.
Wirawiri Suroboyo sebagai layanan mobilitas warga diharapkan menyediakan perjalanan yang terjangkau, tertib, dan aman. Pengemudi tidak hanya bertugas mengendalikan kendaraan, tetapi juga membawa identitas layanan publik serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum. Ukuran keberhasilan layanan perlu mencakup keselamatan dan mutu interaksi di jalan, selain ketepatan waktu atau jumlah penumpang. Sikap profesional dalam menghadapi situasi konflik menjadi bagian penting dari kualitas layanan dan perlindungan bagi seluruh pengguna jalan.
