BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Pemerintah menyatakan warga lokal Rempang, Batam, tidak akan tersingkir di tengah rencana pengembangan kawasan yang mencakup investasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Jaminan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat berada di Batam pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa agenda pembangunan kawasan tetap perlu memperhatikan keberadaan masyarakat yang telah tinggal di Rempang.
Iftitah mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat lokal terusir akibat pelaksanaan rencana pengembangan tersebut. Karena itu, skema transmigrasi di Rempang akan diubah agar keberadaan warga setempat tetap terjaga. Perubahan ini menempatkan perlindungan masyarakat lokal sebagai bagian dari kebijakan, bukan semata-mata sebagai persoalan pemindahan penduduk untuk menyediakan ruang bagi kegiatan ekonomi.
Penyesuaian skema transmigrasi diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dimaknai sebagai proses memindahkan warga dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemerintah berkomitmen menjaga agar masyarakat Rempang tetap memiliki tempat dalam perkembangan kawasan yang sedang direncanakan. Dengan pendekatan tersebut, rencana investasi, industrialisasi, dan hilirisasi diharapkan berjalan bersamaan dengan jaminan atas keberadaan warga lokal. Komitmen yang disampaikan Iftitah menegaskan bahwa masyarakat Rempang tidak diposisikan sebagai pihak yang harus meninggalkan wilayahnya hanya karena kawasan tersebut akan dikembangkan. Pemerintah menyampaikan perubahan skema itu sebagai upaya untuk menjaga masyarakat setempat tetap berada dalam kerangka pembangunan kawasan, sesuai dengan komitmen bahwa warga lokal tidak akan tersingkir dan tidak akan terusir.
Pemerintah menyebut dua pendekatan yang akan digunakan dalam perubahan skema transmigrasi di Rempang, yaitu transmigrasi lokal dan program Trans Tuntas. Transmigrasi lokal ditujukan bagi warga yang tetap berada di wilayah asalnya atau di kawasan sekitarnya, tetapi perlu dipindahkan ke lokasi permukiman yang lebih tertata karena adanya perubahan tata ruang dan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pemindahan tidak dimaknai sebagai pengiriman penduduk ke daerah yang jauh, melainkan sebagai penataan kembali kehidupan warga dalam lingkungan yang masih memiliki keterkaitan sosial, budaya, dan ekonomi dengan tempat asal.
Sementara itu, Trans Tuntas dirancang sebagai program yang mencakup penyelesaian kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. Pemerintah mengaitkan skema tersebut dengan penyediaan rumah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, akses jalan, jaringan air dan listrik, serta dukungan bagi kegiatan ekonomi. Kawasan yang disiapkan karena itu diposisikan sebagai permukiman terpadu, bukan sekadar kumpulan tempat tinggal pengganti. Aspek penting lainnya ialah kepastian hukum atas lahan, sehingga warga memperoleh dasar kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan tidak menghadapi ketidakpastian setelah menempati lokasi baru.
Pendekatan baru ini berbeda dari pola transmigrasi lama yang lebih sering dipahami sebagai pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, dengan perhatian utama pada penempatan fisik. Dalam konsep yang disampaikan pemerintah, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya rumah, tetapi juga dari kemampuan warga untuk melanjutkan kehidupan, memperoleh penghasilan, mengakses layanan publik, dan mempertahankan hubungan sosial. Pemerintah mengklaim perubahan tersebut diperlukan agar warga lokal tidak tersisih oleh proyek pembangunan di Rempang. Dengan demikian, transmigrasi lokal dan Trans Tuntas diarahkan untuk menempatkan perlindungan hak, keberlanjutan kehidupan, serta kepastian bermukim sebagai bagian utama dari kebijakan, meskipun pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar sesuai dengan komitmen tersebut.
Perubahan penting dalam skema transmigrasi Rempang menyangkut kepastian kepemilikan lahan bagi warga yang dipindahkan ke permukiman baru. Pemerintah merencanakan agar legalitas atas tanah diberikan sejak warga mulai menempati lokasi tersebut. Kebijakan ini menempatkan kepastian hak sebagai bagian dari proses penempatan, bukan sebagai tahap lanjutan yang baru dilakukan setelah warga menjalani kehidupan di kawasan transmigrasi.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari persoalan yang pernah muncul dalam program transmigrasi sebelumnya. Pada sejumlah pelaksanaan terdahulu, warga harus menunggu bertahun-tahun sebelum memperoleh legalitas atas tanah yang ditempati. Masa tunggu itu dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait status hunian dan jaminan warga untuk mengelola serta mempertahankan tempat tinggalnya. Karena itu, pemberian sertifikat sejak awal dipandang sebagai upaya memperkuat perlindungan hak warga lokal.
Iftitah menjelaskan bahwa warga yang mengikuti skema baru ditargetkan langsung memiliki sertifikat ketika menempati permukiman baru. Artinya, mereka tidak ditempatkan terlebih dahulu tanpa kepastian legal, kemudian diminta menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan dokumen kepemilikan. Penegasan ini menjadi pembeda utama rancangan baru dan pengalaman transmigrasi sebelumnya yang masih menyisakan jeda panjang dalam pemberian legalitas tanah.
Dengan perubahan tersebut, penataan permukiman di Rempang tidak hanya berfokus pada pemindahan tempat tinggal, tetapi juga pada jaminan hak yang menyertainya. Sertifikat tanah sejak awal diharapkan memberikan rasa aman kepada warga serta memperjelas komitmen pemerintah dalam memenuhi hak mereka. Kepastian kepemilikan menjadi dasar penting agar warga dapat memulai kehidupan di permukiman baru tanpa dibayangi ketidakjelasan mengenai status tanah yang mereka tempati.
Rancangan kawasan permukiman bagi warga Rempang akan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan dinamika kehidupan masyarakat setempat. Lingkungan hunian tersebut direncanakan dilengkapi sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Penyediaan fasilitas itu diarahkan agar warga memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan publik, tempat berinteraksi, dan sarana untuk mengembangkan kegiatan produktif. Penataan kawasan tidak hanya dipandang sebagai pembangunan rumah, tetapi juga sebagai pengaturan lingkungan hidup yang mendukung keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
Aspek mata pencaharian menjadi bagian penting dalam rancangan tersebut. Pemerintah perlu mempertimbangkan pekerjaan yang selama ini dijalankan warga, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, perdagangan, usaha kecil, dan aktivitas ekonomi lainnya. Pertimbangan itu diperlukan agar perubahan lokasi atau susunan permukiman tidak memutus akses masyarakat terhadap sumber penghasilan. Ruang untuk kegiatan usaha dan interaksi sosial diharapkan dapat disesuaikan dengan karakter kehidupan warga, sehingga mereka tetap memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah perkembangan industri di kawasan Rempang. Penyesuaian tersebut juga mencakup pemahaman terhadap pola mobilitas, hubungan antarkeluarga, serta kebiasaan sosial yang telah terbentuk.
Penataan permukiman dengan pendekatan tersebut menempatkan warga lokal sebagai bagian dari perencanaan kawasan, bukan sekadar penerima hunian baru. Rencana fasilitas dan pengaturan ruang masih perlu diterjemahkan melalui proses kebijakan serta pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan. Menteri Transmigrasi Iftitah menyampaikan bahwa perubahan pendekatan transmigrasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program transmigrasi diarahkan untuk ikut membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan, sehingga pembangunan permukiman perlu dikaitkan dengan kesempatan ekonomi serta kebutuhan masyarakat yang akan menempatinya.
