JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya hanya menerima satu gaji meskipun kini memegang dua jabatan dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober.
Bahlil menjelaskan, penempatan dirinya sebagai menteri koordinator yang membidangi hilirisasi dan transisi energi tidak mengubah statusnya sebagai Menteri ESDM. Ia tetap menjalankan tanggung jawab di kementerian teknis tersebut, sekaligus mengemban tugas koordinasi lintas kementerian sesuai mandat baru yang diberikan kepadanya.
Menurut Bahlil, rangkap jabatan itu tidak otomatis berarti adanya penerimaan gaji tambahan. Ia menyatakan bahwa kompensasi yang diterimanya tetap satu, meskipun cakupan tugas dan tanggung jawabnya bertambah. Penegasan ini disampaikan untuk menjelaskan posisi pemerintah terkait konsekuensi administrasi dan keuangan dari penambahan jabatan dalam struktur kabinet.
Kebijakan tersebut juga ia kaitkan dengan upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Bahlil dipercaya mengisi jabatan menko baru tanpa melepaskan posisi sebagai Menteri ESDM, sehingga pemerintah tidak perlu menanggung pembayaran gaji untuk dua pejabat berbeda. Dengan demikian, penataan kelembagaan diharapkan tetap berjalan tanpa menambah beban belanja negara secara berlebihan.
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pembentukan atau penambahan kementerian koordinator semestinya tidak berujung pada pemborosan. Selain memperjelas pembagian tugas, pemerintah perlu memastikan perubahan struktur organisasi disertai pengelolaan anggaran yang disiplin. Prinsip satu gaji untuk dua jabatan yang disampaikan Bahlil menjadi bagian dari pesan bahwa perluasan koordinasi pemerintahan harus tetap mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tidak dibiayai melalui anggaran baru yang berdiri sendiri. Penjelasan itu disampaikan terkait posisinya sebagai menteri yang memimpin kementerian koordinator tersebut sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena kedua peran itu berada di bawah satu kepemimpinan, kebutuhan administratif dan kegiatan operasional kementerian koordinator menggunakan dukungan anggaran Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, penggunaan anggaran ESDM mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, seperti penyelenggaraan rapat, dukungan sekretariat, komunikasi antarinstansi, serta aktivitas lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi koordinatif. Pengaturan tersebut tidak berarti seluruh anggaran ESDM dialihkan, melainkan menempatkan kebutuhan operasional kementerian koordinator dalam struktur pembiayaan kementerian yang sudah ada. Dengan demikian, pelaksanaan tugas tambahan dapat berlangsung tanpa harus membentuk pos pengeluaran baru secara terpisah.
Bahlil juga menegaskan bahwa tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Administrasi, perencanaan kegiatan, dan pelaporan keuangan tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku di Kementerian ESDM. Penegasan ini menunjukkan bahwa pembentukan atau penambahan fungsi koordinasi tidak otomatis menimbulkan tambahan belanja negara. Selama kementerian koordinator dipimpin oleh menteri yang sama, kebutuhan pendukungnya dapat ditangani melalui anggaran kementerian yang telah tersedia, dengan tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan prinsip akuntabilitas.
Bahlil menjelaskan bahwa pengaturan anggaran dalam dua jabatan yang diembannya tidak berjalan melalui dua dokumen anggaran yang terpisah. Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, menurut keterangannya, tidak mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Karena itu, tidak ada DIPA baru yang secara khusus digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kementerian koordinator tersebut.
DIPA yang digunakan tetap satu, yaitu DIPA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, perbedaan jabatan menteri dan tugas koordinasi bukan terletak pada adanya anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran tambahan, melainkan pada ruang lingkup koordinasinya. Bahlil menekankan bahwa fungsi koordinasi mencakup bidang yang lebih luas sesuai mandatnya, sementara sumber anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan tetap berada dalam satu DIPA. Penjelasan ini disampaikan untuk memperjelas bahwa dua jabatan tersebut tidak berarti adanya penggandaan anggaran negara.
Selain menerangkan struktur anggaran, Bahlil juga menyampaikan kebiasaannya dalam mengelola sebagian pendapatan pribadi sejak menjadi menteri. Ia mengatakan bahwa gaji dan dana operasionalnya disisihkan untuk membantu orang-orang yang menurut penilaiannya berhak menerima bantuan. Keterangan tersebut merujuk pada dana yang berasal dari dirinya, bukan pada penambahan DIPA atau penggunaan anggaran kementerian untuk keperluan lain. Bahlil tidak merinci lebih jauh bentuk, jumlah, maupun mekanisme bantuan yang diberikan. Pernyataan mengenai penyisihan gaji dan dana operasional itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan tentang kegiatan sosial yang ia lakukan secara pribadi selama menjalankan tugas sebagai menteri.
Dalam penjelasannya, Bahlil menerangkan bahwa pembentukan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ditujukan untuk menyinkronkan program yang berjalan di berbagai kementerian. Fungsi koordinasi ini diperlukan agar agenda hilirisasi tidak dilaksanakan secara terpisah, melainkan berada dalam arah kerja yang selaras antarlembaga. Dengan penyelarasan tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan memiliki keterkaitan yang jelas di kementerian yang terlibat.
Koordinasi itu juga diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan energi nasional. Bahlil menyebut peran kementerian koordinator tersebut dalam menghubungkan program lintas kementerian yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu kementerian yang disebut terlibat. Selain itu, terdapat Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Perindustrian. Bahlil juga menyampaikan bahwa koordinasi melibatkan beberapa kementerian lain sesuai dengan program yang perlu diselaraskan. Keterlibatan berbagai kementerian menunjukkan bahwa agenda tersebut membutuhkan kesamaan arah dalam pelaksanaannya.
Melalui fungsi ini, kementerian koordinator berperan menyatukan dan menyelaraskan program antarkementerian yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi. Penekanannya berada pada koordinasi, sehingga kementerian-kementerian pelaksana dapat menjalankan program dalam kerangka yang sama dan tidak bergerak dengan arah yang berbeda. Penyelarasan tersebut ditujukan agar pelaksanaan agenda hilirisasi dapat dipercepat, sekaligus mendukung upaya menjaga kedaulatan energi nasional. Dengan demikian, keberadaan fungsi koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan program lintas kementerian dapat dilaksanakan secara lebih serasi dan cepat. Peran tersebut menempatkan kementerian koordinator sebagai penghubung antarlembaga dalam proses penyelarasan program yang telah disiapkan oleh kementerian terkait.
