KABUPATEN TANGERANG, BANTEN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membahas konsep hunian dengan sistem energi terintegrasi. Pertemuan ini menjadi tahap awal dalam mematangkan rancangan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi, ketahanan energi, serta kesiapan infrastruktur bagi penghuni.
Salah satu gagasan utama yang dibahas ialah pemanfaatan jaringan gas (jargas) untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Melalui jaringan tersebut, pasokan gas diharapkan dapat disalurkan secara lebih teratur dan aman kepada masyarakat di kawasan hunian. Integrasi jargas dalam perencanaan perumahan juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada penggunaan tabung gas, sekaligus mendukung pengelolaan energi yang lebih praktis di tingkat rumah tangga.
Selain jargas, rancangan ini memasukkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai sumber listrik. Pemanfaatan energi matahari dinilai relevan untuk mendukung transisi energi dan mengurangi penggunaan sumber energi beremisi tinggi. Penerapan PLTS dapat disesuaikan dengan karakteristik bangunan, ketersediaan lahan, serta kebutuhan listrik di setiap kawasan yang dikembangkan. Dengan perencanaan sejak awal, infrastruktur energi dapat dibangun secara terpadu, bukan ditambahkan setelah kawasan selesai.
Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan tersebut berlangsung secara produktif dan diarahkan untuk mendukung pembangunan perumahan yang menggunakan jaringan gas serta listrik berbasis PLTS. Konsep ini selanjutnya akan dimatangkan melalui koordinasi antarkementerian dan kajian teknis yang diperlukan. Rencana penerapannya juga akan diarahkan ke sejumlah kawasan yang akan dikembangkan, sehingga dapat menjadi contoh hunian masa depan dengan layanan energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda transisi energi Indonesia.
Sejumlah kawasan industri dipandang sebagai lokasi awal yang potensial untuk menerapkan konsep hunian berbasis jaringan gas bumi (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pendekatan ini menempatkan pembangunan perumahan di sekitar kawasan industri sebagai bagian dari perencanaan yang lebih terpadu. Hunian tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai unsur pendukung bagi perkembangan kawasan dan masyarakat yang berada di dalamnya.
Maruarar memandang bahwa penyusunan kajian serta aturan untuk lokasi-lokasi percontohan merupakan langkah awal yang positif. Kajian dan aturan tersebut diperlukan agar arah pembangunan perumahan memiliki dasar yang lebih jelas, baik dalam menentukan kawasan yang diprioritaskan maupun dalam menyusun kerangka pengembangannya. Dengan adanya rujukan yang lebih terarah, penerapan konsep hunian berbasis jargas dan PLTS dapat dibahas secara lebih terencana sesuai karakteristik setiap kawasan.
Wilayah yang disebut dalam rencana tersebut mencakup Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Ketiganya diposisikan sebagai kawasan di sekitar industri yang pembangunannya akan disusun mengikuti rencana strategis. Penyusunan ini menunjukkan bahwa pengembangan perumahan perlu mempertimbangkan keterkaitan kawasan hunian, aktivitas industri, serta kebutuhan masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitarnya.
Pemerintah memandang diperlukan langkah strategis dan percepatan untuk mengembangkan perumahan di kawasan-kawasan tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memberikan arah pembangunan yang lebih terkoordinasi, khususnya pada lokasi yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan industri. Melalui penetapan kawasan percontohan, pembahasan mengenai hunian berbasis jargas dan PLTS dapat diarahkan pada kebijakan serta rencana pembangunan yang lebih jelas, tanpa melepaskan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mendorong pembangunan jargas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melalui kerja sama dengan pengembang real estat. Kolaborasi tersebut memungkinkan infrastruktur gas dirancang sejak tahap perencanaan kawasan hunian, sehingga sambungan gas dapat dibangun secara lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi kawasan industri dan permukiman baru untuk menggunakan sumber energi domestik yang lebih stabil.
Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham menyampaikan komitmen perusahaan untuk menghadirkan energi yang lebih bersih, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, akses terhadap energi berkelanjutan perlu diperluas agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh wilayah tertentu. Jargas memiliki karakter yang mendukung tujuan tersebut karena gas disalurkan langsung melalui jaringan pipa, sehingga pengguna tidak perlu bergantung pada distribusi tabung secara berulang. Selain lebih bersih, jargas dinilai lebih aman dan terjangkau apabila dikelola dengan standar infrastruktur serta pengawasan yang memadai.
Pembangunan jargas secara masif juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Dengan meningkatkan pemanfaatan gas untuk kebutuhan rumah tangga, pemerintah dapat menahan pertumbuhan impor energi, khususnya ketika kebutuhan domestik terus meningkat. Penggunaan sumber gas yang tersedia di dalam negeri berpotensi mengurangi tekanan terhadap devisa dan membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan pada sektor minyak dan gas. Karena itu, ekspansi jargas bukan sekadar penyediaan layanan utilitas, melainkan bagian dari strategi pengelolaan energi nasional. Semakin luas akses masyarakat terhadap jaringan ini, semakin besar pula peluang Indonesia membangun sistem energi yang tangguh, efisien, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pasokan luar negeri.
Perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. PGN tidak hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur dan layanan gas, tetapi juga membangun kemitraan dengan instansi pemerintah, pengembang perumahan, serta pelaku sektor swasta. Kerja sama tersebut penting untuk menyelaraskan perencanaan jaringan, kebutuhan kawasan, kesiapan lahan, perizinan, pembiayaan, dan standar keselamatan sejak tahap awal pembangunan.
Hingga saat ini, PGN telah melayani lebih dari 821.000 sambungan rumah. Capaian tersebut menunjukkan pengalaman perusahaan dalam mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur gas secara luas. PGN juga memiliki pengalaman membangun lebih dari 19.000 kilometer jaringan pipa gas, yang menjadi modal penting untuk mendukung pengembangan kawasan hunian baru, termasuk permukiman di sekitar kawasan industri. Kapasitas teknis dan pengalaman operasional ini dapat dimanfaatkan dalam merancang sistem jargas yang andal, efisien, dan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur energi menghadapi tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pertumbuhan kawasan perkotaan, keterbatasan ruang utilitas, kebutuhan investasi, kondisi geografis, serta koordinasi lintas kewenangan memerlukan perencanaan terpadu. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan kepastian regulasi, sementara pengembang berperan menyiapkan integrasi jaringan sejak desain kawasan dan pembangunan rumah. Di sisi lain, sektor swasta dapat mendukung pembiayaan, teknologi, serta model bisnis yang memperkuat keberlanjutan layanan.
Kolaborasi strategis menjadi pendekatan yang terus didorong untuk mempercepat pengembangan jargas nasional. Integrasi tersebut juga membuka peluang penerapan konsep perumahan energi terpadu, yaitu hunian yang memanfaatkan jargas untuk kebutuhan memasak dan air panas, serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi sebagian kebutuhan listrik. Dengan koordinasi yang konsisten, kedua infrastruktur dapat direncanakan secara komplementer sehingga mendukung efisiensi energi, keandalan pasokan, dan pengurangan emisi di kawasan industri Indonesia.
