KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Nusron dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dengan demikian, pemeriksaan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK masih mendalami rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta informasi yang berkaitan dengan perkara penerbitan atau pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Jadwal pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Keterangan itu menegaskan bahwa lembaga antirasuah telah mengagendakan permintaan keterangan kepada Nusron untuk membantu proses penyidikan. Sebagai saksi, ia diharapkan memberikan penjelasan mengenai kebijakan, prosedur, serta informasi yang diketahuinya terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya di kementerian yang dipimpinnya.
Pemeriksaan terhadap pejabat negara merupakan bagian dari kewenangan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan menyusun gambaran perkara secara menyeluruh. KPK dapat menggali keterangan mengenai hubungan antar pihak, proses administrasi pertanahan, serta kemungkinan adanya pemberian atau penerimaan yang berkaitan dengan layanan dan penerbitan HGB. Seluruh informasi tersebut nantinya akan dinilai bersama alat bukti lain sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.
Hingga pemeriksaan berlangsung, status Nusron tetap sebagai saksi. KPK juga akan menyampaikan perkembangan perkara sesuai kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Publik diminta menunggu keterangan resmi dari lembaga tersebut agar informasi mengenai perkara ini tidak berkembang berdasarkan spekulasi.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mendalami informasi serta keterangan yang dinilai penting dalam penanganan perkara dugaan suap terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, hubungan pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing dalam konstruksi perkara.
Keterangan Nusron diperlukan agar penyidik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai proses administrasi dan kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Melalui pendalaman itu, KPK dapat mencocokkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan langsung mengenai tata kelola di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Setiap keterangan akan dianalisis bersama alat bukti lain untuk memastikan perkara disusun secara menyeluruh dan berdasarkan fakta hukum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap Nusron dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN sekaligus sebagai saksi. Status tersebut menunjukkan bahwa penyidik membutuhkan penjelasan dari Nusron terkait hal-hal yang relevan dengan perkara, bukan semata-mata berdasarkan jabatannya, melainkan juga berdasarkan informasi yang dapat ia sampaikan kepada penyidik.
KPK meyakini Nusron akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Kehadiran saksi dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus penghormatan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. KPK juga mengharapkan seluruh pihak memberikan keterangan secara terbuka dan kooperatif agar penyidikan dapat berlangsung efektif. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Nusron diharapkan membantu memperjelas konstruksi perkara serta mendukung upaya KPK mengungkap dugaan suap secara objektif, profesional, dan sesuai prosedur hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan perkara. Setiap tindakan penyidik, termasuk pemanggilan dan pengambilan keterangan dari saksi maupun pihak terkait, dilaksanakan dengan mengacu pada alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut penting untuk memberikan konteks hukum bahwa pemeriksaan tidak serta-merta menunjukkan seseorang telah terlibat atau ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam sistem peradilan pidana, status dan kedudukan setiap orang ditentukan melalui proses hukum yang bertahap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan yang disampaikan oleh pihak yang diperiksa akan dinilai bersama alat bukti lain sesuai kewenangan penyidik dan ketentuan hukum.
KPK juga tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam seluruh rangkaian penanganan perkara. Asas tersebut mengharuskan setiap orang dipandang tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, informasi mengenai pemeriksaan Nusron perlu dipahami secara proporsional dan tidak dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai keterlibatannya.
Selain menjaga objektivitas penyidikan, lembaga antirasuah berkewajiban menghormati hak-hak hukum setiap pihak. Hak untuk memperoleh informasi mengenai pemeriksaan, memberikan keterangan secara bebas, didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan, serta mendapatkan perlakuan yang adil merupakan bagian dari prinsip penegakan hukum. Pada saat yang sama, proses penyidikan tetap diarahkan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh, menguji relevansi setiap keterangan, dan memastikan perkara ditangani secara profesional, transparan, serta sesuai koridor hukum.
Perkara dugaan suap terkait hak guna bangunan (HGB) bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2026. Operasi tersebut mengungkap dugaan praktik suap dalam proses pembukaan blokir HGB untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan blokir itu menjadi bagian penting dalam perkara yang kemudian didalami oleh KPK, termasuk melalui pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pertanahan tersebut.
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan 19 orang. Setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman awal, lembaga antirasuah tersebut menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan itu mencakup pihak dari unsur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak perusahaan, serta sejumlah pihak swasta yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Delapan tersangka itu adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. Dari pihak perusahaan, KPK menetapkan Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi sebagai tersangka. Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Dalam informasi yang tercantum mengenai perkara ini, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Keterangan tersebut menjadi bagian dari informasi yang muncul dalam penyidikan perkara dugaan suap HGB. KPK selanjutnya mendalami hubungan para pihak, termasuk peran masing-masing dalam proses pembukaan blokir hak guna bangunan untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
