JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia perlu memasuki tahap baru yang tidak hanya berfokus pada pembinaan pelaku kreatif. Menurut pengamat ekonomi Ronny P. Sasmita, pendekatan kebijakan yang selama ini menempatkan pelaku sebagai pusat pembinaan perlu diubah agar mampu membangun kapasitas industri. Perubahan tersebut penting karena kegiatan kreatif tidak seharusnya berhenti pada proses menghasilkan karya, melainkan perlu diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.
Arah kebijakan baru itu menempatkan ekspor jasa kreatif sebagai tujuan yang lebih strategis. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang memungkinkan karya, keahlian, dan layanan kreatif Indonesia menjangkau pasar internasional. Dengan demikian, pelaku kreatif tidak hanya memperoleh ruang untuk berkembang di dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang menghasilkan pendapatan dari permintaan global. Pergeseran ini sekaligus memperluas cara memandang ekonomi kreatif sebagai sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah.
Ronny menyatakan bahwa Indonesia perlu membangun “creative export industry”. Pernyataan tersebut menegaskan perlunya perubahan dari pendekatan yang sekadar membina pelaku kreatif menuju pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Industri ekspor jasa kreatif dapat menjadi wadah yang menghubungkan kemampuan pelaku kreatif dengan kebutuhan pasar, sehingga potensi yang ada dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Melalui perubahan pendekatan itu, manfaat ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya dirasakan melalui peningkatan jumlah pelaku atau produksi karya. Fokusnya adalah menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku kreatif sekaligus bagi perekonomian nasional. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan demikian, perlu diarahkan untuk membangun industri ekspor jasa kreatif sebagai mesin penciptaan nilai, bukan semata-mata sebagai program pembinaan. Arah ini menempatkan kemampuan kreatif Indonesia sebagai dasar untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap ekonomi nasional.
Intervensi pemerintah perlu diarahkan pada penguatan talenta yang mampu bekerja dalam rantai nilai global, bukan hanya menghasilkan karya yang menarik secara estetis. Program pendidikan dan pelatihan harus menggabungkan keterampilan kreatif dengan pemanfaatan artificial intelligence, analisis data, bahasa asing, serta pemahaman bisnis. Talenta juga perlu menguasai pemasaran global, negosiasi, intellectual property, penetapan harga, dan manajemen proyek internasional. Dengan kompetensi tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat memahami kebutuhan klien luar negeri, memenuhi standar profesional, dan mengelola kolaborasi lintas negara secara konsisten.
Pemerintah juga perlu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan karakter industri kreatif. Banyak perusahaan atau studio memiliki prospek kuat, tetapi tidak mempunyai tanah, gedung, mesin, atau aset fisik lain dalam jumlah memadai. Karena itu, lembaga keuangan perlu didorong untuk menilai intellectual property, rekam jejak kontrak ekspor, portofolio karya, arus kas, serta future revenue sebagai bagian dari dasar pembiayaan. Skema seperti pinjaman berbasis kontrak, revenue-based financing, penjaminan pemerintah, dan dana padanan dapat mengurangi risiko sekaligus membuka akses modal kerja.
Kerangka penilaian tersebut membutuhkan dukungan data dan standar valuasi yang transparan. Pemerintah dapat membangun lembaga penilai aset kreatif, memperkuat pencatatan kontrak, serta mengembangkan mekanisme pembiayaan berbasis royalti. Pendekatan ini memungkinkan karya, katalog konten, karakter, perangkat lunak, atau format program diperlakukan sebagai aset produktif yang memiliki nilai ekonomi terukur.
Perlindungan intellectual property harus berjalan seiring dengan komersialisasinya. Pendaftaran, penegakan hukum, dan edukasi mengenai hak cipta, merek, desain, serta paten perlu dibuat lebih mudah bagi pelaku usaha. Karya yang terlindungi dapat dilisensikan, diwaralabakan, diadaptasi, dan diekspor berulang kali melalui berbagai kanal. Dengan demikian, pendapatan tidak bergantung pada penjualan satu kali, melainkan berkembang menjadi royalti dan aliran pemasukan jangka panjang.
Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam membuka akses pasar internasional bagi jasa kreatif Indonesia. Potensi subsektor seperti desain, animasi, gim, musik, film, penerbitan, arsitektur, serta pengembangan perangkat lunak tidak akan berkembang menjadi kekuatan ekspor apabila pelaku usaha dibiarkan mencari pasar global secara sendiri-sendiri. Dukungan negara dibutuhkan untuk mengurangi hambatan informasi, mempertemukan pelaku kreatif dengan calon mitra, dan membangun kepercayaan terhadap kualitas karya Indonesia.
Jaringan kantor perdagangan dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat dioptimalkan sebagai sumber informasi sekaligus penghubung bisnis. Perwakilan tersebut dapat memetakan kebutuhan pasar, regulasi, tren konsumen, serta calon distributor atau pengguna jasa di negara tujuan. Program business matching yang disusun secara terarah juga penting untuk mempertemukan perusahaan kreatif Indonesia dengan agensi, studio, pemilik merek, platform, dan investor internasional. Pendekatan ini akan lebih efektif apabila disertai kurasi portofolio, pendampingan negosiasi, serta pemahaman mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual.
Festival internasional, pameran industri, dan forum kreatif global merupakan jalur lain untuk memperkenalkan talenta serta karya Indonesia. Keikutsertaan dalam kegiatan tersebut sebaiknya tidak berhenti pada promosi, tetapi diarahkan pada pembentukan kontrak, lisensi, kolaborasi produksi, dan distribusi lintas negara. Di saat yang sama, platform digital global memberikan peluang bagi pelaku kreatif untuk menjangkau pembeli tanpa kehadiran fisik di negara tujuan. Pemerintah dapat membantu melalui pelatihan ekspor digital, peningkatan standar karya, dan fasilitasi akses pembayaran internasional.
Ronny menekankan bahwa diplomasi ekonomi tidak semata-mata bertugas memasarkan produk barang. Diplomasi tersebut juga harus menjual intellectual property, model bisnis, dan talenta Indonesia. Dengan demikian, akses pasar global menjadi unsur penting dalam membangun industri ekspor jasa kreatif yang berkelanjutan. Strategi ini memungkinkan nilai ekonomi tidak hanya berasal dari penjualan karya sekali pakai, tetapi juga dari lisensi, royalti, waralaba, serta kerja sama jangka panjang.
Penguatan ekonomi kreatif perlu berlangsung melampaui pusat-pusat industri yang selama ini menjadi lokasi utama produksi, promosi, dan akses pembiayaan. Setiap daerah memiliki karakter budaya, sumber daya manusia, serta potensi karya yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Karena itu, ekosistem kreatif daerah harus dihubungkan dengan pasar nasional dan internasional melalui kebijakan yang konsisten, infrastruktur yang memadai, serta akses terhadap pengetahuan dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan pelaku kreatif di daerah tidak hanya menjadi pemasok produksi, tetapi juga memperoleh posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai.
Arah kebijakan pemerintah telah mencakup sejumlah unsur penting, mulai dari penguatan data dan pemetaan potensi, pengembangan talenta, penyediaan infrastruktur, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pembiayaan dan pemasaran. Diplomasi ekonomi kreatif juga berperan dalam membuka jejaring bisnis, memperkenalkan karya Indonesia, dan menciptakan akses ke distributor, platform, maupun investor global. Tantangan utamanya terletak pada keterhubungan antarkebijakan tersebut. Data yang baik harus mendukung pengembangan talenta; talenta perlu ditopang infrastruktur dan pembiayaan; sementara karya yang dihasilkan harus dilindungi, dipasarkan, dan dinegosiasikan melalui strategi ekspor yang terarah.
Rantai nilai yang terhubung akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kreatif sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dalam pandangan Ronny, peluang Indonesia tidak berhenti pada peran sebagai eksportir konten, tetapi berkembang menjadi eksportir intellectual property dan creative talent. Pergeseran ini mengubah orientasi dari sekadar menerima bayaran atas produksi karya menuju kepemilikan dan monetisasi intellectual property. Dengan kepemilikan tersebut, pelaku kreatif dapat memperoleh pendapatan dari lisensi, royalti, penggunaan karakter, format, desain, musik, teknologi, dan berbagai turunan karya dalam jangka panjang. Creative talent pun dapat diposisikan sebagai aset yang mampu menciptakan, mengelola, dan mengembangkan intellectual property untuk pasar global.
