Mobil Hibah Rp598 Juta dan Pot Bunga Rp66,6 Juta Jadi Sorotan, Publik Desak Pemkab Minahasa Buka Dokumen Anggaran

MINAHASA – Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sejumlah pos belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa menjadi sorotan setelah realisasi anggaran hibah kendaraan dinas senilai Rp598 juta serta pengadaan pot bunga senilai Rp66,6 juta memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat.

Berdasarkan dokumen anggaran, Belanja Hibah Pemerintah Pusat memiliki pagu sebesar Rp609.615.241,20 dengan realisasi Rp598.000.000. Dana tersebut diketahui digunakan untuk pengadaan satu unit kendaraan roda empat yang dihibahkan kepada IPDN Kampus Tampusu.

Meski tidak terdapat pernyataan maupun temuan yang menyebut kebijakan tersebut melanggar hukum, masyarakat mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah menjadikan hibah kendaraan sebagai salah satu prioritas penggunaan APBD di tengah berbagai kebutuhan daerah yang masih harus dipenuhi.

Sejumlah kalangan berharap Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum hibah, mekanisme penyusunan anggaran, proses pengadaan, spesifikasi kendaraan, hingga alasan pemilihan penerima hibah. Menurut mereka, keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Sorotan publik kemudian berlanjut pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp66.600.000 untuk pengadaan pot bunga.

Walaupun nilainya relatif kecil dibanding hibah kendaraan, pengadaan tersebut tetap mengundang perhatian karena dinilai berkaitan dengan skala prioritas belanja pemerintah daerah. Masyarakat berharap pemerintah menjelaskan jumlah pot bunga yang dibeli, harga satuan, lokasi penempatan, mekanisme pengadaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan publik.

Selain itu, publik juga menyoroti sejumlah pos anggaran lain yang tingkat penyerapannya dinilai belum optimal.

Data anggaran menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp64.695.240, namun hanya terealisasi Rp26.300.500. Sementara Belanja Barang Komputer memiliki pagu Rp125.740.000, dengan realisasi Rp74.680.000.

Perbedaan antara pagu dan realisasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan anggaran serta faktor yang menyebabkan sebagian anggaran tidak digunakan hingga akhir tahun.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai pertanyaan masyarakat merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan daerah. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap penggunaan dana APBD perlu disertai penjelasan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut mereka, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dengan membuka dokumen perencanaan anggaran, dasar hukum pengadaan, spesifikasi barang, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang diperoleh masyarakat dari setiap belanja daerah.

Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait sejumlah pos belanja yang menjadi perhatian publik tersebut. Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran dimaksud. Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen anggaran dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menyampaikan klarifikasi.