Mengklaim Menang Moral atas KI Babel, Namun Gugatan Edi Irawan Tak Pernah Sampai Diuji Pengadilan

PANGKALPINANG – Surat permohonan maaf yang diterbitkan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada aktivis keterbukaan informasi, Edi Irawan, kembali memunculkan perdebatan di ruang publik.

Dalam sejumlah pernyataan yang beredar, Edi menilai surat tersebut sebagai bentuk pengakuan bahwa KI Babel tidak menjalankan ketentuan hukum acara secara optimal. Ia juga melontarkan kritik terhadap kinerja lembaga tersebut dengan menyebut kurangnya inovasi, inisiatif, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Namun, penelusuran terhadap dokumen perkara menunjukkan bahwa seluruh tuduhan yang selama ini disampaikan Edi terhadap KI Babel belum pernah diuji hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

Dua Gugatan, Dua Kali Dicabut

Berdasarkan data perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang, Edi Irawan tercatat mengajukan dua gugatan terhadap KI Babel.

Perkara pertama terdaftar dengan Nomor 3/G/TF/2026/PTUN.PGP. Namun sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, gugatan tersebut dicabut oleh penggugat.

Selanjutnya, Edi kembali mengajukan gugatan melalui Perkara Nomor 5/G/TF/2026/PTUN.PGP. Akan tetapi, proses hukum itu kembali berakhir dengan pencabutan gugatan sebelum majelis hakim memeriksa substansi sengketa.

Dengan demikian, hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan KI Babel melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tuduhan yang selama ini disampaikan di ruang publik.

Antara Opini dan Fakta Hukum

Dalam perspektif hukum, pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara menyebabkan hakim tidak pernah menilai apakah dalil-dalil yang diajukan penggugat benar atau tidak.

Kondisi tersebut membuat perkara berakhir tanpa adanya kesimpulan hukum mengenai substansi sengketa.

Akibatnya, klaim yang berkembang di ruang publik tidak dapat dipersamakan dengan fakta hukum yang telah teruji melalui proses peradilan.

Pengamat hukum tata usaha negara yang dimintai tanggapan menyebut bahwa ukuran kemenangan hukum pada prinsipnya ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan melalui persepsi publik atau pernyataan sepihak.

“Selama belum ada putusan yang memeriksa dan memutus pokok perkara, maka belum ada kesimpulan hukum mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang diajukan,” ujar seorang akademisi hukum yang enggan disebutkan namanya.

Makna Surat Permohonan Maaf

Surat permohonan maaf yang diterbitkan KI Babel sendiri pada dasarnya menjelaskan bahwa lembaga tersebut belum memiliki sistem perekaman elektronik dan transkrip verbatim sebagaimana yang diminta oleh Edi Irawan.

Namun, isi surat tersebut tidak memuat pengakuan bahwa KI Babel telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun mengakui bahwa seluruh proses persidangan sebelumnya cacat hukum.

Secara administratif, surat tersebut lebih merupakan bentuk respons atas permintaan informasi dan pelayanan publik yang dimohonkan.

Karena itu, sejumlah pihak menilai bahwa mengartikan surat permohonan maaf sebagai kemenangan hukum merupakan interpretasi yang perlu dicermati secara hati-hati.

Pertanyaan yang Masih Menggantung

Pencabutan dua gugatan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.

1. Apakah pencabutan dilakukan karena alasan strategi hukum?
2. Apakah terdapat persoalan pada objek sengketa yang diajukan?
3. Apakah terdapat kelemahan dalam konstruksi hukum gugatan?
4. Atau terdapat faktor lain yang menyebabkan perkara tidak dilanjutkan hingga tahap pembuktian?

Hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi yang komprehensif mengenai alasan pencabutan kedua gugatan tersebut.

Publik Menilai

Di tengah derasnya narasi yang berkembang, publik pada akhirnya memiliki ruang untuk menilai secara objektif.

Di satu sisi, terdapat kritik dan klaim yang terus disampaikan terhadap KI Babel.

Di sisi lain, terdapat fakta bahwa dua gugatan yang diajukan terhadap lembaga tersebut tidak pernah mencapai tahap pemeriksaan substansi dan tidak menghasilkan putusan pengadilan.

Dalam negara hukum, setiap tuduhan pada akhirnya memerlukan pembuktian melalui mekanisme yang telah disediakan oleh undang-undang. Sebab, kebenaran hukum tidak ditentukan oleh intensitas opini di ruang publik, melainkan oleh proses pembuktian dan putusan yang lahir dari lembaga peradilan.

(Tim Investigasi)

Sumber: Humas DPD LIN Bangka Belitung.