MAYBRAT, PAPUA BARAT DAYA — Ketidaksinambungan antara unsur eksekutif dan legislatif di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi sorotan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, menyusul pernyataan Ketua DPRK Kabupaten Maybrat, Silas Frasawi, S.I.P., bersama pimpinan fraksi dan sejumlah anggota DPRK yang menyoroti kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) yang dinilai belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan agenda kelembagaan DPRK.
Menurut Jackson, persoalan tersebut tidak semestinya dilihat sebagai persoalan internal antara Sekwan dan anggota DPRK semata. Ia menilai, jika koordinasi antara Sekretariat DPRK dengan pimpinan dan anggota legislatif tidak berjalan optimal, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan fungsi DPRK.
“Kami melihat ada ketidaksinambungan antara eksekutif dan legislatif. Statemen Ketua DPRK Kabupaten Maybrat bersama pimpinan fraksi dan anggota DPRK terkait kinerja Sekretaris Dewan harus menjadi perhatian serius,” ujar Jackson.
Sekwan Harus Mendukung Fungsi DPRK
Jackson menjelaskan, Sekretaris DPRK secara struktural merupakan bagian dari aparatur pemerintah daerah. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Sekwan memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan administratif dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi DPRK.
Sekretariat DPRK pada prinsipnya memiliki peran penting dalam memastikan berbagai agenda kelembagaan legislatif dapat berjalan dengan baik, mulai dari administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat dan persidangan, hingga dukungan teknis terhadap pimpinan serta anggota DPRK.
Karena itu, Jackson menilai hubungan kerja antara Sekwan dengan pimpinan dan anggota DPRK harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi dan pelayanan kelembagaan yang baik.
“Sekwan bukan hanya mengurus kepentingan administrasi sekretariat. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada lembaga DPRK agar fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Jackson, keberadaan Sekwan harus menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, khususnya dalam mendukung agenda-agenda resmi DPRK.
“Jangan sampai ada kesan Sekwan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRK. Kalau komunikasi tidak berjalan, yang terdampak bukan hanya internal sekretariat, tetapi agenda kelembagaan DPRK dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Pernyataan Ketua DPRK Jadi Alarm Evaluasi
LIN Papua Barat Daya menilai pernyataan Ketua DPRK Maybrat bersama unsur pimpinan fraksi dan anggota dewan mengenai kinerja Sekwan merupakan sinyal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Jackson mengatakan, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan dan kelembagaan yang berlaku, bukan dibiarkan berlarut-larut.
“Statemen Ketua DPRK Saudara Silas Frasawi bersama pimpinan fraksi dan anggota DPRK harus menjadi bahan evaluasi. Ini bukan persoalan yang boleh dianggap sepele karena menyangkut kelancaran kerja lembaga legislatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan DPRK yang dapat menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran secara efektif.
Apabila dukungan administratif dan teknis terhadap DPRK mengalami kendala, menurut Jackson, maka agenda-agenda penting yang menjadi kewenangan legislatif dapat ikut terganggu.
Dua Laporan Disebut Masih Menunggu Pembahasan
Jackson juga menyoroti adanya laporan yang disebut masih menunggu untuk dibahas di DPRK Kabupaten Maybrat.
Menurutnya, agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan kepastian proses.
“Publik menunggu laporan-laporan yang harus dibahas di DPRK. Karena itu, jangan sampai persoalan koordinasi internal justru menghambat agenda yang menjadi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
LIN meminta agar seluruh pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi dan memastikan agenda DPRK dapat berjalan sesuai ketentuan.
Jackson menegaskan, kritik yang disampaikan LIN bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau mencari kesalahan individu tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Bupati Maybrat Diminta Ambil Langkah
Jackson selanjutnya meminta Bupati Kabupaten Maybrat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, posisi Sekwan memiliki hubungan dengan unsur pemerintah daerah sehingga persoalan yang berkaitan dengan kinerja dan koordinasi Sekretariat DPRK perlu mendapatkan penyelesaian secara kelembagaan.
“Kami menyarankan Bupati Kabupaten Maybrat mengambil langkah terkait persoalan ini. Sekwan merupakan bagian dari unsur pemerintah daerah, sehingga harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan DPRK,” kata Jackson.
Ia menilai penyelesaian persoalan tidak harus dimaknai sebagai tindakan terhadap individu tertentu, tetapi dapat dimulai melalui evaluasi kinerja, pembenahan koordinasi dan penegasan kembali mekanisme kerja antara Sekretariat DPRK dengan pimpinan serta anggota DPRK.
“Yang kami dorong adalah penyelesaian. Kalau memang ada kekurangan dalam koordinasi atau pelayanan, lakukan evaluasi dan perbaiki. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang dan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Sekwan Bukan Berdiri Sendiri
Jackson kembali mengingatkan bahwa Sekretariat DPRK memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga legislatif.
Selain mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan, Sekretariat DPRK juga memiliki peran dalam menyiapkan serta melancarkan rapat dan persidangan, mendukung kegiatan resmi pimpinan dan anggota DPRK, serta memfasilitasi kebutuhan tenaga ahli atau dukungan teknis yang diperlukan alat kelengkapan dewan.
Karena itu, menurut Jackson, Sekwan harus mampu membangun koordinasi yang efektif dengan pimpinan dan anggota DPRK.
“Sekwan tidak boleh bekerja dengan pendekatan seolah-olah berdiri sendiri. Ada pimpinan dan anggota DPRK yang harus dilayani dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Koordinasi adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pihak menghindari konflik kepentingan dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas masing-masing.
LIN: Kritik Ini Bagian dari Kontrol Sosial
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial, LIN Papua Barat Daya menyatakan akan terus mencermati dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan DPRK Kabupaten Maybrat.
Jackson menegaskan, LIN tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam ranah internal kelembagaan, tetapi akan memberikan perhatian apabila persoalan tersebut berpotensi menghambat pelayanan pemerintahan maupun agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah. Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ada persoalan yang disampaikan secara terbuka oleh pimpinan dan anggota DPRK, tentu publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai langkah penyelesaiannya,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat dan DPRK segera melakukan komunikasi kelembagaan untuk mencari solusi terbaik.
“Jangan hanya mementingkan kepentingan masing-masing tanpa koordinasi. Pemerintah daerah dan DPRK memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya harus berjalan beriringan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Jackson.
Sorotan Investigasi LIN
DPD LIN Papua Barat Daya menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut secara proporsional dengan berpedoman pada informasi dan fakta yang dapat diverifikasi.
LIN mendorong agar Pemerintah Kabupaten Maybrat memberikan penjelasan mengenai langkah yang akan dilakukan untuk memastikan hubungan kerja antara Sekretariat DPRK, pimpinan DPRK dan anggota DPRK berjalan efektif.
“Yang masyarakat butuhkan bukan konflik antara eksekutif dan legislatif. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang bekerja, DPRK yang menjalankan fungsinya, serta seluruh perangkat pendukung yang saling berkoordinasi. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan internal pemerintahan,” tutup Jackson.