Negara ini seharusnya berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan mafia tambang ilegal. Namun apa yang terjadi di Buyat justru memperlihatkan wajah sebaliknya: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga beroperasi bebas, terang-terangan, dan tanpa rasa takut terhadap aparat penegak hukum.
Nama DK alias Dekker mencuat di tengah masyarakat sebagai simbol perlawanan terbuka terhadap negara. Ia diduga masih bebas beraktivitas, bahkan lebih jauh lagi, rumah tinggalnya diduga dijadikan gudang BBM ilegal dan bahan kimia mematikan Sianida (CN)—zat beracun yang dapat membunuh manusia dan menghancurkan lingkungan hanya dalam hitungan jam.
Pertanyaannya sederhana namun menusuk:
Di mana negara?
Di mana Kapolri?
Dan ke mana arah kepemimpinan Presiden dalam isu kejahatan lingkungan?
Sianida bukan barang mainan. BBM ilegal bukan pelanggaran ringan. PETI bukan kejahatan kecil. Ini adalah kejahatan terorganisir, merusak ekosistem, mengancam keselamatan warga, dan menghina hukum yang berlaku. Jika benar semua ini terjadi dan APH tetap diam, maka publik berhak menyimpulkan satu hal: hukum sedang dilumpuhkan di hadapan uang dan kekuasaan.
Presiden berkali-kali menegaskan komitmen pemberantasan tambang ilegal dan mafia sumber daya alam. Kapolri pun berulang kali berjanji tidak akan memberi ruang bagi kejahatan lingkungan. Namun janji akan kosong bila Buyat dibiarkan menjadi wilayah bebas hukum.
Diamnya aparat bukan netral.
Diam adalah keberpihakan.
Diam adalah pembiaran.
Masyarakat Buyat tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut hak dasar sebagai warga negara: hidup aman, lingkungan bersih, dan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika seorang yang diduga menyimpan sianida di rumah warga saja tak tersentuh, lalu apa lagi yang bisa dipercaya dari negara ini?
Opini ini bukan tuduhan, melainkan peringatan keras.
Jika Kapolri tidak segera memerintahkan penindakan tegas dan transparan, maka wibawa institusi Polri akan terus runtuh di mata publik.
Jika Presiden terus diam, maka sejarah akan mencatat: PETI Buyat adalah bukti negara kalah di hadapan mafia tambang.
Negara tidak boleh takut pada pelaku kejahatan.
Negara tidak boleh berkompromi dengan perusak lingkungan.
Dan negara tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup di bawah ancaman sianida.
Tangkap jika bersalah. Sita jika melanggar. Hukum jika terbukti.
Jika tidak, maka jangan salahkan rakyat bila kepercayaan kepada negara benar-benar habis.