JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp824 triliun. Pemerintah kini menyiapkan penataan ulang pemanfaatan anggaran tersebut agar dapat mendukung rencana program sekolah gratis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembiayaan menjadi salah satu aspek utama yang sedang dipersiapkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Suahasil menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kembali arah penggunaan anggaran pendidikan, termasuk kemungkinan mengalokasikan sumber daya untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tanpa biaya. Perencanaan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan program dan kapasitas keuangan negara.
Besarnya proyeksi anggaran pendidikan pada 2027 memberikan ruang bagi pemerintah untuk merancang dukungan yang lebih terarah. Namun, angka tersebut belum secara otomatis berarti seluruh dana akan digunakan untuk program sekolah gratis. Pemerintah masih perlu menyusun skema pembiayaan, menentukan sasaran penerima manfaat, serta mengatur pembagian peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Langkah penataan ulang tersebut juga diperlukan agar program yang dirancang tidak mengurangi pembiayaan bagi kebutuhan pendidikan lain. Anggaran pendidikan selama ini mencakup berbagai komponen, seperti peningkatan kualitas layanan, pembangunan dan perbaikan sarana, dukungan bagi tenaga pendidik, serta bantuan bagi peserta didik. Karena itu, perubahan prioritas penggunaan anggaran perlu dilakukan secara terukur.
Perkembangan ini menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan fondasi fiskal untuk mendukung rencana sekolah gratis. Meski demikian, program tersebut belum dinyatakan resmi berjalan dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap perancangan. Kejelasan mengenai bentuk bantuan, cakupan sekolah, waktu pelaksanaan, serta tata kelola anggaran akan disampaikan setelah proses penyusunan kebijakan selesai.
Suahasil menjelaskan bahwa penataan anggaran pendidikan 2027 tidak diarahkan hanya untuk membiayai satu program, termasuk program sekolah gratis. Penyusunan anggaran dilakukan secara lebih menyeluruh agar berbagai kebutuhan dalam ekosistem pendidikan dapat dipenuhi secara berimbang. Pemerintah perlu memastikan tersedianya dukungan bagi proses pembelajaran, peningkatan mutu layanan, penguatan kapasitas tenaga pendidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana di berbagai wilayah.
Kelompok penerima manfaat pertama adalah siswa dan mahasiswa. Pembiayaan untuk kelompok ini dapat mencakup dukungan akses pendidikan, bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta kebutuhan pembelajaran yang membantu mereka menyelesaikan pendidikan. Perhatian juga diberikan kepada tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, melalui dukungan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan profesional. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesiapan tenaga pengajar dalam menjalankan tugasnya.
Selain pembiayaan yang langsung diterima masyarakat, anggaran juga diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Kebutuhan setiap daerah dapat berbeda, sehingga penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi fasilitas serta kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.
Menurut Suahasil, pemerintah masih melakukan penentuan pembagian anggaran berdasarkan jalur penyalurannya. Secara umum, pembiayaan pendidikan akan dikelompokkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta dana abadi dan pembiayaan pendidikan. Belanja pemerintah pusat digunakan untuk program dan layanan yang dikelola secara nasional, sedangkan transfer ke daerah mendukung pelaksanaan kewenangan pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sementara itu, dana abadi dan pembiayaan pendidikan disiapkan untuk menjaga keberlanjutan dukungan dalam jangka panjang. Pembagian tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terarah, transparan, dan mampu menjangkau sasaran yang beragam.
Belanja pemerintah pusat dalam anggaran pendidikan 2027 dirancang untuk membiayai sejumlah program prioritas yang mendukung perluasan akses, peningkatan mutu, dan pemerataan layanan pendidikan. Salah satu contohnya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau yang menghadapi kondisi khusus. Bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan sekolah, seperti perlengkapan belajar, transportasi, dan biaya pendukung lainnya.
Dalam pelaksanaannya, Program Indonesia Pintar berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai instrumen identifikasi dan penyaluran dukungan kepada penerima manfaat. KIP ditujukan agar siswa dari kelompok sasaran dapat memperoleh bantuan secara lebih terarah dan memiliki kesempatan untuk tetap bersekolah. Penguatan program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah.
Belanja pemerintah pusat juga mencakup revitalisasi sekolah. Program ini dapat meliputi perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, laboratorium, perpustakaan, serta sarana lain yang menunjang proses pembelajaran. Selain itu, Sekolah Unggul Garuda dipersiapkan sebagai salah satu inisiatif untuk mengembangkan satuan pendidikan dengan standar dan dukungan yang lebih kuat, sehingga mampu menghasilkan lulusan berprestasi sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Di luar program yang berada dalam lingkup kementerian pendidikan, terdapat pula Program Sekolah Rakyat yang memperoleh alokasi Rp19,3 triliun melalui Kementerian Sosial. Program tersebut diarahkan untuk memberikan layanan pendidikan terpadu bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Contoh-contoh tersebut merupakan bagian dari desain penggunaan anggaran pendidikan yang masih disusun. Daftar itu bukan keseluruhan program pendidikan dan tidak dapat dipahami sebagai rincian final pembagian total anggaran sebesar Rp824 triliun. Besaran, sasaran, serta mekanisme setiap program tetap bergantung pada pembahasan kebijakan, penetapan anggaran, dan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut.
Pemerintah melakukan penataan ulang anggaran pendidikan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap alokasi dana memberikan dampak yang maksimal bagi penyelenggaraan pendidikan. Penataan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran tidak hanya berfokus pada besarnya dana yang disediakan, tetapi juga pada sasaran, program, dan hasil yang hendak dicapai. Berdasarkan penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pengelolaan anggaran pendidikan diarahkan secara lebih terukur sehingga dukungan pembiayaan dapat menjawab kebutuhan peningkatan mutu pendidikan.
Arah pemanfaatan dana pendidikan tersebut berkaitan dengan target peningkatan skor Programme for International Student Assessment (PISA). Capaian PISA digunakan sebagai salah satu fokus hasil yang ingin diperbaiki melalui kebijakan pendidikan. Karena itu, perencanaan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan program yang dapat mendukung kemampuan peserta didik, termasuk penguatan proses pembelajaran dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Penggunaan dana diarahkan untuk mendukung langkah-langkah yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian target tersebut.
Selain peningkatan skor PISA, pemerintah menempatkan perbaikan kualitas lulusan sebagai sasaran penting dalam merancang pemanfaatan anggaran pendidikan 2027. Anggaran diharapkan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan mutu yang lebih baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Penataan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pembiayaan, menyesuaikan alokasi dengan kebutuhan, serta mengarahkan program pendidikan pada hasil yang dapat diukur. Dengan demikian, rancangan anggaran pendidikan tahun 2027 disiapkan berdasarkan tujuan peningkatan mutu, terutama pencapaian skor PISA dan perbaikan kualitas lulusan, sebagaimana dijelaskan Suahasil.
