JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Agenda tersebut disampaikan dalam audiensi dan koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Bobby memaparkan potensi Sumatera Utara sekaligus rencana pengembangan kewilayahan yang diarahkan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar prioritas daerah dapat terhubung dengan kebijakan pembangunan nasional serta memperoleh dukungan perencanaan dan pelaksanaan dari pemerintah pusat.
Lima agenda strategis yang dibawa Bobby mencakup pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi untuk Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Pengajuan agenda tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan kebutuhan wilayah dalam kerangka pembangunan nasional. Setiap prioritas disampaikan sebagai bagian dari arah pengembangan Sumut yang mempertimbangkan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Melalui koordinasi dengan Bappenas, pemerintah daerah berharap rencana pembangunan yang telah disusun dapat memperoleh perhatian serta dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Selain mengusulkan lima prioritas itu, Bobby juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keselarasan program menjadi dasar agar perencanaan pembangunan Sumatera Utara tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung sasaran RPJMN 2025–2029. Pertemuan dengan Kepala Bappenas tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan agenda daerah secara langsung sekaligus memperkuat koordinasi mengenai arah pembangunan Sumatera Utara ke depan.
Dalam pemaparannya kepada Bappenas, Bobby Nasution menilai Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada letak dan peran provinsi ini sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Posisi itu menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam pembahasan arah pembangunan, terutama karena keterhubungannya dengan kawasan regional dan jalur pergerakan internasional.
Bobby juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut disebutkan dalam pemaparannya sebagai bagian dari gambaran mengenai kapasitas dan kedudukan provinsi tersebut. Data kependudukan itu menjadi salah satu informasi yang disampaikan ketika ia menjelaskan posisi Sumatera Utara di tingkat nasional kepada Bappenas.
Dari sisi perekonomian, gubernur menyampaikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara pada triwulan II 2026 yang mencapai sekitar Rp341,05 triliun. Dalam periode yang sama, pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan tercatat sebesar 5,06 persen. Ia juga menyebutkan bahwa kontribusi Sumatera Utara mencapai sekitar 23 persen terhadap PDB regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional.
Data tersebut menjadi bagian dari pemaparan Bobby mengenai kondisi dan posisi Sumatera Utara dalam kerangka pembangunan nasional. Selain menekankan perannya sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional, ia menyampaikan jumlah penduduk serta indikator ekonomi regional untuk menggambarkan kedudukan provinsi tersebut. Seluruh angka itu dikemukakan dalam pembahasan mengenai agenda strategis Sumatera Utara yang diajukan kepada Bappenas.
Arah pembangunan Sumatera Utara disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis untuk pengembangan bioindustri dan pariwisata global. Posisi ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor unggulan, sekaligus memastikan kebijakan provinsi terhubung dengan prioritas pembangunan nasional. Pengembangan bioindustri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sedangkan pariwisata global ditopang oleh penguatan destinasi, infrastruktur, layanan, dan konektivitas antarwilayah.
Dalam pemaparannya, Bobby Nasution menyebut sejumlah kawasan dan pusat pertumbuhan yang memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Sumatera Utara. Kawasan tersebut meliputi Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang, serta kawasan Kuala Tanjung–Sei Mangkei. Danau Toba juga ditempatkan sebagai simpul pariwisata strategis, sementara Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli dipaparkan sebagai pusat pertumbuhan yang perlu dikembangkan sesuai karakter dan potensinya. Keterhubungan antarkawasan menjadi faktor utama agar kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa tidak berjalan secara terpisah.
Tantangan yang disampaikan Bobby adalah menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan tersebut dengan potensi sawit, karet, kelapa, produksi pangan, dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memusatkan perhatian pada peningkatan konektivitas, percepatan hilirisasi, dan pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi. Konektivitas yang lebih baik dapat menekan biaya logistik dan memperluas akses pasar, sedangkan hilirisasi mendorong pengolahan komoditas di dalam daerah. Kesatuan kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus memperkuat kontribusi Sumatera Utara terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Salah satu agenda yang dipaparkan Bobby Nasution sebagai prioritas awal adalah rencana menjadikan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan sebagai rumah sakit rujukan berstandar internasional. Rencana ini menempatkan penguatan layanan kesehatan Sumatera Utara sebagai bagian penting dari agenda pembangunan yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan status rujukan berstandar internasional, RSU Haji Medan diharapkan memiliki peran yang semakin kuat dalam mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Bobby menyampaikan bahwa rencana pembangunan RSU Haji Medan memperoleh dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF). EDCF merupakan skema pembiayaan pembangunan milik pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea, atau Korea Eximbank. Dukungan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan pengembangan rumah sakit, sekaligus menunjukkan adanya kerja sama pembiayaan yang berkaitan dengan agenda peningkatan fasilitas kesehatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap rencana pembangunan RSU Haji Medan, bersama agenda prioritas lain yang diajukan, memperoleh perhatian dan dukungan utama dari pemerintah pusat. Harapan itu berkaitan dengan pentingnya penyelarasan usulan daerah dan kebijakan pembangunan nasional. Dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan agar rencana yang telah disampaikan dapat dipertimbangkan secara serius dalam proses perencanaan serta memperoleh tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. RSU Haji Medan pun menjadi salah satu titik awal yang menegaskan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap penguatan sektor kesehatan melalui dukungan perencanaan dan pembiayaan pembangunan.
