BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan keringanan pajak bagi pekerja, rumah tangga, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dengan tidak memungut sebagian potensi pajak yang seharusnya dapat diterima negara. Melalui skema ini, masyarakat dan dunia usaha memperoleh ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kegiatan ekonominya.
Suahasil menjelaskan, insentif pajak dapat diberikan dalam beberapa bentuk. Pemerintah dapat membebaskan kewajiban pajak tertentu, mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan, atau menerapkan tarif khusus sesuai dengan sasaran kebijakan. Pilihan skema tersebut memungkinkan pemberian dukungan dilakukan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat dan sektor usaha yang membutuhkan.
Menurut penjelasan tersebut, keringanan pajak berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kegiatan usaha. Pajak yang tidak dipungut seluruhnya dapat membantu pekerja dan rumah tangga mengelola pengeluaran, sementara fasilitas serupa bagi UMKM diharapkan mendukung keberlangsungan aktivitas usaha. Dengan demikian, kebijakan insentif menjadi salah satu sarana pemerintah untuk menyediakan dukungan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Fasilitas yang disiapkan juga mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pemberian fasilitas pada kedua jenis pajak tersebut menjadi bagian dari skema pembebasan, pengurangan, atau penggunaan tarif tertentu bagi penerima yang ditetapkan. Penjelasan mengenai kebijakan itu disampaikan Suahasil Nazara di Hotel Raffles, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan insentif pajak untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk keringanan ditujukan kepada pembeli rumah. Pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung konsumen ketika membeli hunian, serta mendorong permintaan di sektor properti.
Insentif kedua menyasar pekerja pada sektor padat karya. Pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan akan memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bulanan. Dengan ketentuan tersebut, perusahaan tidak perlu memotong atau menyetorkan PPh pekerja setiap bulan selama periode kebijakan berlaku. Namun, pembebasan itu tidak menghapus kewajiban pajaknya secara keseluruhan. Pajak atas gaji tersebut akan dibayarkan pada akhir tahun sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Suahasil, pengaturan pembayaran pada akhir tahun diharapkan memberikan ruang yang lebih besar bagi arus kas perusahaan. Dana yang biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh setiap bulan dapat tetap berputar dalam kegiatan usaha, termasuk untuk mendukung operasional serta mempertahankan tenaga kerja. Fokus pada sektor padat karya mencerminkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan industri yang menyerap banyak pekerja. Di sisi pekerja, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan yang diterima setiap bulan karena tidak langsung dikurangi oleh PPh. Sementara itu, batas gaji di bawah Rp10 juta dan harga rumah hingga Rp2 miliar menjadi ketentuan utama yang menentukan penerima manfaat dari masing-masing insentif. Pemerintah perlu menyampaikan aturan pelaksanaan secara jelas agar perusahaan, pekerja, dan pembeli rumah memahami hak serta kewajibannya.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh fasilitas pajak yang disesuaikan dengan skala omzetnya. Usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, atau setara sekitar Rp40 juta per bulan, dibebaskan dari pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk menjaga arus kas, memenuhi kebutuhan operasional, dan mengembangkan kegiatan usahanya tanpa tambahan beban pajak yang terlalu berat.
Sementara itu, usaha yang memiliki pendapatan mulai dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai pungutan sebesar 0,5 persen dari omzet. Tarif tersebut dirancang agar kewajiban perpajakan tetap sederhana dan mudah dipenuhi, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan kompleks. Dengan mekanisme berbasis omzet, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan penerimaan negara dan kemampuan usaha dalam membayar pajak.
Penahanan sebagian potensi penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang lebih luas. Masyarakat tetap dapat menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara proporsional. Pada saat yang sama, kepatuhan pajak tetap menjadi bagian dari tanggung jawab dalam mendukung APBN, yang pada tahun mendatang ditargetkan mengumpulkan Rp3.435 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa terdapat potensi pajak yang tidak dipungut pemerintah, yakni sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dari potensi pajak sebesar 12 persen PDB setiap tahun, pemerintah disebut hanya mengumpulkan sekitar 10 persen. Sekitar 2 persen sengaja dibiarkan tetap beredar di masyarakat sebagai insentif, sehingga rumah tangga dan dunia usaha memiliki ruang untuk mempertahankan konsumsi, investasi, serta aktivitas produksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.593,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp2.310,8 triliun, atau meningkat 12,2 persen. Target tersebut juga disebut sekitar 2,3 kali lipat dibandingkan capaian penerimaan pajak pada 2016, sehingga memerlukan penguatan kapasitas pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pencapaian sasaran tersebut akan ditempuh melalui sejumlah strategi. Pernyataan itu disampaikan di Bogor pada Kamis (1/10/2026). Salah satu langkah utama ialah intensifikasi berbasis teknologi, yang memungkinkan DJP mengolah informasi secara lebih cepat, akurat, dan terarah untuk mengidentifikasi potensi penerimaan. Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan perluasan basis pajak, termasuk menjangkau aktivitas ekonomi dan wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam sistem administrasi.
DJP juga menempatkan penguatan kepatuhan sebagai bagian penting dari strategi pencapaian target. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan, pengawasan yang lebih terukur, serta penerapan compliance risk management untuk memetakan risiko dan menentukan prioritas pemeriksaan maupun tindak lanjut. Optimalisasi sistem Coretax menjadi pendukung dalam mengintegrasikan proses administrasi, data wajib pajak, dan informasi transaksi.
Kenaikan target penerimaan 2027 sebesar 12,2 persen berkaitan dengan penguatan administrasi perpajakan berbasis teknologi dan integrasi data. Melalui pemanfaatan Coretax, analisis risiko, serta pertukaran informasi yang lebih terpadu, DJP berupaya meningkatkan kemampuan dalam menemukan potensi pajak, mengurangi ketidakpatuhan, dan mengelola penerimaan secara lebih efektif. Kombinasi intensifikasi, ekstensifikasi basis pajak, dan penguatan kepatuhan diarahkan untuk mendukung pencapaian target Rp2.593,4 triliun tersebut.
