JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengingatkan adanya risiko berkurangnya produksi karet nasional apabila perubahan komoditas di tingkat petani tidak segera diantisipasi. Peringatan tersebut disampaikan saat Amran ditemui di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurutnya, keberadaan perkebunan karet perlu mendapat perhatian karena komoditas itu memiliki peran penting bagi kebutuhan industri dan perekonomian nasional.
Amran menjelaskan, banyak petani mulai mengganti tanaman karet dengan kelapa sawit. Peralihan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, termasuk prospek pendapatan dan kepastian pasar yang dinilai lebih menarik. Namun, jika kecenderungan itu berlangsung secara luas dan terus-menerus, lahan karet akan semakin menyusut. Kondisi tersebut dapat menekan pasokan bahan baku serta meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap sumber karet dari luar negeri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan petani dan keberlanjutan produksi karet. “Kita harus menjaga keberadaan perkebunan karet yang ada, jangan sampai semuanya beralih ke sawit,” ujar Amran. Pernyataan itu menekankan perlunya perlindungan terhadap kebun karet tanpa mengabaikan kesejahteraan pengelolanya. Kebijakan yang disiapkan dapat mencakup penguatan produktivitas, peremajaan tanaman, peningkatan akses pasar, serta dukungan terhadap pendapatan petani. Langkah tersebut penting agar petani tidak terdorong meninggalkan karet hanya karena menghadapi biaya produksi tinggi, tanaman yang menua, atau harga yang berfluktuasi. Apabila tidak diikuti intervensi yang tepat, produksi karet nasional berpotensi menurun dan komoditas tersebut dapat menjadi langka di dalam negeri. Pemerintah karena itu perlu memastikan perkebunan karet tetap menarik untuk dipertahankan, sekaligus memberikan ruang bagi petani untuk memperoleh hasil usaha yang layak dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespons persoalan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IV DPR RI mengenai kondisi petani karet. Dalam forum tersebut, Asosiasi Petani Karet Indonesia meminta pemerintah memberikan perlakuan yang lebih baik kepada petani karet, terutama karena komoditas itu menghadapi tekanan harga, biaya produksi, serta persaingan penggunaan lahan dengan sawit.
Asosiasi menilai dukungan bagi petani karet perlu diperkuat dan diberikan secara lebih setara dengan bantuan yang selama ini diterima petani sawit. Permintaan tersebut mencakup perhatian terhadap keberlanjutan kebun, peningkatan produktivitas, serta dukungan ketika petani harus menghadapi penurunan pendapatan. Kondisi itu dinilai dapat mendorong sebagian petani mengganti tanaman karet dengan sawit yang dianggap memiliki prospek ekonomi lebih menarik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Amran membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan baru yang secara khusus memperhatikan kebutuhan petani karet. Namun, ia menegaskan bahwa bentuk kebijakan, sasaran penerima, sumber pendanaan, dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu dirumuskan melalui pembahasan lebih lanjut. Pemerintah belum menetapkan skema final, sehingga rancangan dukungan harus terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi sektor karet dan kemampuan anggaran negara.
Selain kemungkinan kebijakan baru, pemerintah juga akan membahas permintaan subsidi untuk peremajaan tanaman karet. Program tersebut diharapkan dapat membantu petani mengganti tanaman yang sudah tua dengan bibit unggul, sehingga produktivitas kebun dan pendapatan petani berpotensi meningkat. Pembahasan subsidi peremajaan juga perlu mempertimbangkan verifikasi lahan, kriteria penerima, bentuk bantuan, serta pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Respons Amran menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang dialog untuk memperkuat perlindungan terhadap petani karet. Keputusan akhir mengenai kebijakan dan subsidi tersebut akan bergantung pada hasil kajian serta koordinasi kementerian, DPR, pemerintah daerah, dan perwakilan petani.
Kondisi perkebunan karet rakyat menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ketua DPW Apkarindo Sumatra Selatan, Supartijo, menyampaikan bahwa banyak tanaman karet milik petani telah berusia tua. Seiring bertambahnya umur tanaman, kemampuan menghasilkan lateks menurun sehingga produktivitas kebun tidak lagi setinggi sebelumnya. Persoalan tersebut semakin berat karena sebagian besar petani masih mengandalkan kebun karet sebagai sumber pendapatan utama keluarga.
Dari keseluruhan luas perkebunan karet yang ada, hanya sekitar 300–400 ribu hektare yang disebut masih mempunyai produktivitas tinggi. Artinya, sebagian besar areal lainnya menghadapi penurunan hasil atau membutuhkan peremajaan agar dapat kembali memberikan produksi yang optimal. Tanaman yang sudah tua memerlukan pengelolaan lebih intensif, sementara petani sering kali tidak memiliki modal yang cukup untuk mengganti tanaman secara bertahap. Proses peremajaan juga membutuhkan waktu sebelum tanaman baru dapat menghasilkan, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan petani dalam jangka menengah.
Tekanan terhadap kebun rakyat diperparah oleh rendahnya harga karet. Pendapatan yang terbatas membuat petani kesulitan membiayai pemupukan, pemeliharaan, serta kebutuhan produksi lainnya. Pada saat yang sama, hasil penjualan karet harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Akibatnya, tanaman tidak memperoleh perawatan yang memadai dan kondisi kebun semakin menurun. Lingkaran tersebut kemudian melemahkan kemampuan produksi, mengurangi pendapatan, dan meningkatkan risiko petani meninggalkan karet untuk beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menjanjikan. Menurut Supartijo, perbaikan produktivitas dan dukungan pembiayaan menjadi kebutuhan penting untuk mempertahankan perkebunan karet rakyat.
Peralihan petani karet ke sawit tidak semata-mata dipicu oleh perubahan harga, tetapi juga oleh kondisi kebun yang semakin sulit dipertahankan. Supartijo menjelaskan, harga karet memang mulai menunjukkan peningkatan. Namun, kenaikan tersebut belum cukup untuk mengubah keputusan banyak petani karena sebagian besar tanaman karet yang dimiliki telah berusia tua. Produktivitas tanaman pun terus menurun sehingga pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang diperlukan untuk mengelolanya.
Selain faktor usia tanaman, penyadapan yang dilakukan berulang kali hingga mencapai bagian atas batang turut menyebabkan hasil getah semakin rendah. Dalam keadaan seperti itu, petani menghadapi pilihan yang sulit. Mereka dapat mempertahankan kebun karet dengan hasil terbatas, atau menggantinya dengan sawit yang dipandang lebih menjanjikan secara ekonomi. Pertimbangan tersebut mendorong semakin banyak lahan karet dialihkan, terutama ketika petani membutuhkan sumber pendapatan yang lebih pasti.
Supartijo memperingatkan bahwa karet dikhawatirkan hanya tinggal nama dalam 10 tahun mendatang apabila tidak segera dilakukan peremajaan dan diberikan dukungan pemerintah. Tanaman tua perlu diganti dengan bibit baru agar produktivitas dapat dipulihkan, sementara petani memerlukan pendampingan serta kebijakan yang mampu membantu mereka melewati masa tunggu sebelum tanaman menghasilkan. Tanpa langkah tersebut, kenaikan harga karet tidak akan banyak berarti bagi kebun yang sudah mengalami penurunan produksi.
Ia juga mengkritik ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kedua komoditas tersebut. Sawit dinilai lebih diutamakan karena memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih besar, sedangkan karet diperlakukan seperti anak tiri. Kondisi itu membuat petani semakin melihat sawit sebagai pilihan yang lebih aman dan menguntungkan. Ketika peremajaan, perlindungan, dan dukungan bagi karet tidak diberikan secara memadai, keberlanjutan komoditas tersebut akan terus terancam oleh perpindahan lahan dan pilihan ekonomi petani.
