KOTA MANADO, SULAWESI UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah tinggi bagi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara World Coconut Day 2026 di Manado, Kamis. Pemerintah menilai kelapa tidak hanya penting sebagai hasil perkebunan, tetapi juga sebagai sumber berbagai produk yang dapat dikembangkan melalui pengolahan lebih lanjut.
Posisi strategis itu membuat sektor kelapa memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, termasuk Presiden. Perhatian tersebut mencakup penguatan perkebunan serta pengembangan hilirisasi produk kelapa. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, kelapa dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor perkebunan.
Zulkifli menyampaikan bahwa topik hilirisasi kelapa telah berulang kali dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Pembahasan berulang tersebut menunjukkan bahwa pengembangan komoditas kelapa menjadi perhatian penting dalam agenda pemerintah. Hilirisasi dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sehingga kelapa tidak berhenti pada penjualan hasil primer, tetapi dapat dikembangkan menjadi beragam produk bernilai lebih tinggi.
Penekanan pemerintah terhadap kelapa sebagai komoditas strategis juga menempatkan sektor ini dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas. Perkebunan dan hilirisasi dipandang sebagai bagian yang saling berkaitan dalam memperkuat peran kelapa. Melalui perhatian khusus tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendorong pengembangan kelapa secara lebih menyeluruh, dari sisi produksi hingga pengolahan produk. Pernyataan Menko Pangan itu sekaligus menegaskan bahwa kelapa memiliki posisi penting dalam kebijakan pangan dan pengembangan komoditas bernilai tambah di Indonesia.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan dana dan program yang sebelumnya dikenal melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini diarahkan untuk berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya, tugas tersebut dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan ini menjadi bagian dari penataan kelembagaan pemerintah agar kebijakan komoditas pangan dan perkebunan dapat berjalan lebih terpadu.
Meski arah pengalihan telah disampaikan, proses harmonisasi aturan dan pembagian kewenangan masih ditunggu. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pengelolaan dana, serta hubungan kerja antarkementerian dapat disusun secara jelas. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap memberikan kepastian bagi petani, pelaku usaha, maupun lembaga yang terlibat dalam pengembangan perkebunan.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, kelapa disebut akan menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan. Pemerintah menilai kelapa memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas, pengolahan pascapanen, dan pengembangan industri turunan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat penjualan bahan mentah, tetapi juga mendorong terciptanya produk olahan yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar domestik dan internasional.
Zulkifli juga menyampaikan penilaian bahwa nilai ekonomi kelapa saat ini semakin tinggi dibandingkan sejumlah komoditas perkebunan lainnya. Pandangan tersebut turut diperkuat oleh kalangan penghasil sawit yang melihat usaha kelapa semakin menguntungkan. Perubahan prospek ini membuka peluang bagi peningkatan pendapatan petani, investasi di sektor pengolahan, dan diversifikasi ekonomi perkebunan. Karena itu, pengembangan kelapa perlu didukung dengan pembiayaan, teknologi, infrastruktur, serta akses pasar yang memadai agar potensi tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
World Coconut Day 2026 mengangkat tema “Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods”. Tema ini menempatkan kelapa sebagai komoditas strategis yang relevan untuk menghadapi ketidakpastian global, mulai dari gangguan rantai pasok pangan, tekanan perubahan iklim, kenaikan kebutuhan energi, hingga tantangan penghidupan masyarakat. Kelapa tidak lagi dipandang hanya sebagai bahan baku tradisional, melainkan sebagai sumber daya serbaguna yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial.
Pilar pertama adalah kelapa sebagai sumber pangan. Buah ini dapat diolah menjadi air kelapa, krim kelapa, santan, tepung, dan virgin coconut oil yang memiliki nilai gizi serta peluang pasar luas. Pasar minuman siap saji berbasis kelapa juga disebut mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh meningkatnya minat konsumen terhadap produk alami, praktis, dan bernilai kesehatan. Pengembangan pengolahan tersebut membuka ruang bagi diversifikasi produk sekaligus meningkatkan nilai jual hasil kebun.
Pilar kedua berkaitan dengan energi terbarukan. Sabut, batok, dan kayu kelapa tua dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biofuel generasi kedua, briket, serta biochar. Pemanfaatan bagian tanaman yang sebelumnya sering menjadi limbah ini berpotensi mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biochar juga dapat mendukung perbaikan kualitas tanah, sehingga pemanfaatan kelapa berkontribusi pada sistem produksi yang lebih sirkular dan berkelanjutan.
Pilar ketiga adalah kelapa sebagai penopang penghidupan. Industri kelapa menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi jutaan petani kecil di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Karena itu, agenda hilirisasi perlu diarahkan pada pemrosesan produk di dalam negeri, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Dengan memperkuat industri pengolahan, nilai tambah dapat lebih banyak dinikmati petani, sementara produksi sekitar 2,1 juta ton kelapa per tahun dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui teknologi, akses pasar, serta kemitraan yang adil.
Rangkaian peringatan World Coconut Day 2026 diselenggarakan oleh International Coconut Community (ICC) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada 7–10 Oktober 2026. Penyelenggaraan ini menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota ICC, sekaligus membahas pengembangan kelapa sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, para bupati dan wali kota, serta Direktur Jenderal ICC Jelfina C. Alow. Sejumlah pejabat setingkat deputi dari Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini turut hadir bersama perwakilan duta besar negara sahabat. Kehadiran akademisi, pelaku usaha, petani kelapa, dan undangan lainnya memperluas perspektif dalam pembahasan mengenai produksi, hilirisasi, perdagangan, inovasi, serta penguatan kapasitas petani.
Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi negara anggota ICC yang hadir di Manado. Forum internasional ini diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman, memperkuat kemitraan, serta membuka peluang kolaborasi dalam mengembangkan berbagai produk turunan kelapa. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari komoditas tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di daerah sentra produksi.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli menegaskan bahwa sektor pertanian dan pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Penegasan tersebut mencakup upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, mendorong pengolahan hasil pertanian, dan memperluas nilai tambah bagi petani. Penyelenggaraan World Coconut Day 2026 di Manado menjadi bagian dari momentum untuk memperlihatkan potensi kelapa Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara dalam kerja sama kelapa di tingkat internasional.
