JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengamankan sebanyak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026. Pengamanan tersebut menjadi bagian dari penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam periode yang sama, DJBC mencatat 15.307 kali penindakan, menunjukkan intensitas pengawasan dan tindakan yang telah dilaksanakan sampai dengan September tahun ini.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Kamis. Ia menjelaskan bahwa jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan oleh DJBC telah mencapai 1,2 miliar batang. Data itu menggambarkan hasil penindakan yang telah dilakukan hingga September 2026, sekaligus menjadi angka utama dalam perkembangan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.
Selain jumlah barang yang diamankan, DJBC juga mencatat adanya kenaikan frekuensi penindakan sebesar 9,2 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut membandingkan capaian penindakan hingga September 2026 dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan 15.307 kali penindakan, langkah yang dilakukan DJBC terus menjadi bagian dari upaya pengawasan dan penegakan ketentuan di bidang cukai.
Penyampaian data ini menegaskan bahwa penanganan rokok ilegal tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas DJBC. Hingga September 2026, akumulasi pengamanan mencapai 1,2 miliar batang, sedangkan jumlah penindakan berada pada angka 15.307 kali. Keduanya mencatat perkembangan dibandingkan periode tahunan sebelumnya, dengan frekuensi penindakan meningkat 9,2 persen.
Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui operasi yang melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan karena distribusi rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai yang tidak sesuai dapat berlangsung melalui berbagai jalur, mulai dari pengiriman antardaerah hingga jaringan perdagangan yang memanfaatkan sarana transportasi dan gudang penyimpanan. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyitaan barang, serta proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama lintas instansi juga membantu memperkuat pertukaran informasi dan mempercepat tindak lanjut atas temuan di lapangan. DJBC dapat berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya ketika penindakan memerlukan pengamanan, penyelidikan lanjutan, atau pengungkapan pihak yang berada di balik distribusi rokok ilegal. Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha yang memenuhi kewajibannya.
Data penindakan rokok ilegal perlu dibedakan dari catatan pemberantasan narkotika. Hingga September 2026, DJBC mencatat 1.284 penindakan terhadap peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 11,27 ton. Angka tersebut secara khusus merujuk pada perkara narkotika, bukan jumlah operasi maupun barang bukti rokok ilegal. Pemisahan pencatatan penting agar informasi mengenai jenis pelanggaran, jumlah penindakan, dan volume barang sitaan dapat dipahami secara tepat.
Dalam perkara narkotika, temuan barang bukti sebesar 11,27 ton menunjukkan peran DJBC dalam pengawasan lalu lintas barang yang berpotensi membahayakan masyarakat. Sementara itu, penindakan rokok ilegal berfokus pada pelanggaran ketentuan cukai dan peredaran barang hasil tembakau. Kedua kegiatan tersebut sama-sama membutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, tetapi memiliki dasar pelanggaran, mekanisme penanganan, serta ukuran keberhasilan yang berbeda.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap laporan mengenai penindakan terhadap penyelundupan emas ilegal hingga September 2026. Berdasarkan keterangan Suahasil, terdapat 94 penindakan yang berkaitan dengan upaya membawa emas keluar Indonesia secara tidak sesuai ketentuan. Dari seluruh penindakan tersebut, petugas mengamankan barang bukti dengan total berat mencapai 353 kilogram.
Suahasil menjelaskan bahwa emas itu disebut diselundupkan keluar Indonesia melalui sejumlah jalur transportasi, yakni jalur udara dan pelabuhan laut. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pergerakan komoditas bernilai tinggi tetap menjadi bagian penting dari tugas kepabeanan. Setiap barang yang dibawa melintasi batas negara perlu memenuhi ketentuan administrasi dan pemeriksaan yang berlaku, termasuk ketika barang tersebut berupa emas.
Bentuk barang bukti emas yang diamankan juga beragam. Suahasil menyebutkan bahwa emas tersebut ditemukan dalam bentuk serpihan, bubuk, hingga bongkahan. Keragaman bentuk ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan, karena emas tidak selalu dibawa dalam bentuk batangan atau produk jadi. Identifikasi barang, penimbangan, serta pencocokan dengan dokumen menjadi bagian dari proses untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Suahasil menegaskan bahwa membawa emas ke luar negeri pada dasarnya diperbolehkan apabila dilakukan melalui tata kelola yang benar. Masyarakat dan pelaku usaha perlu melengkapi formulir serta memenuhi prosedur yang ditetapkan sebelum membawa emas melewati wilayah pabean. Dengan pengurusan yang baik, kegiatan tersebut dapat berlangsung secara legal dan tercatat. Penindakan ditujukan terhadap pengeluaran emas yang tidak mengikuti tata kelola, pelaporan, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
Suahasil menegaskan bahwa penindakan terhadap barang dan aktivitas ilegal merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah tersebut tidak semata-mata diarahkan pada penegakan aturan di bidang kepabeanan dan cukai, tetapi juga pada penciptaan lingkungan usaha yang adil bagi pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatannya secara legal. Peredaran barang ilegal dapat mengganggu persaingan, mengurangi kepastian berusaha, dan merugikan pihak yang telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
Pandangan tersebut memperluas pemahaman mengenai stabilitas ekonomi. Stabilitas tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, pengelolaan fiskal, atau penerimaan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kegiatan ekonomi legal dari aktivitas ilegal yang merugikan. Karena itu, pengawasan dan penindakan menjadi instrumen untuk memastikan perdagangan berlangsung sesuai aturan serta hak pelaku usaha dan masyarakat tetap terlindungi. Upaya ini dilakukan dengan tetap berlandaskan kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, DJBC tidak bekerja sendiri. Penindakan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, sementara DJBC turut berpartisipasi melalui kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas untuk menindak barang serta aktivitas ilegal, sekaligus menjaga agar kegiatan ekonomi yang sah dapat berlangsung dalam ruang usaha yang terlindungi dan tertib.
