KOTA DEPOK, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) Kota Depok menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemotongan honor atau biaya layanan dokter. Informasi tersebut beredar di tengah perhatian publik terhadap tata kelola pembayaran jasa tenaga medis di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penetapan, pencatatan, dan penyaluran honor yang semestinya diterima oleh dokter berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
Perhatian semakin meningkat setelah surat pemanggilan dari Inspektorat Daerah Kota Depok kepada Direktur Utama RSUD ASA turut beredar di media sosial. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan agenda evaluasi dan telaah atas informasi yang berkembang mengenai dugaan pemotongan honor atau biaya layanan dokter. Beredarnya surat itu membuat persoalan internal rumah sakit menjadi konsumsi publik, meskipun isi dan konteks pemeriksaannya tetap perlu dipahami secara utuh melalui keterangan resmi dari pihak berwenang.
Sampai tahap ini, perkara tersebut masih berada dalam proses evaluasi dan pendalaman. Inspektorat perlu menelusuri dokumen pembayaran, dasar kebijakan, alur administrasi, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan sebelum menyampaikan penilaian. Karena pemeriksaan belum selesai, belum terdapat kesimpulan final mengenai benar atau tidaknya dugaan pemotongan tersebut, termasuk besaran, pola pelaksanaan, dan pihak yang mungkin terdampak. Status pemeriksaan ini juga berarti informasi yang beredar belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atau sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pihak yang bertanggung jawab.
Publik diharapkan menunggu hasil telaah resmi dan mengedepankan informasi yang dapat diverifikasi. Keterangan dari manajemen RSUD ASA, Inspektorat Daerah Kota Depok, serta pihak dokter yang berkaitan akan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang seimbang. Selama proses berlangsung, seluruh pihak perlu menjaga prinsip kehati-hatian agar evaluasi berjalan objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD ASA Depok, Hendy Astriono, menjelaskan bahwa manajemen rumah sakit sedang mengevaluasi pemberian jasa pelayanan kepada dokter. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penelusuran internal atas dugaan ketidaksesuaian dalam perhitungan honor. Pada saat yang sama, pihak rumah sakit menghormati proses pemeriksaan dan telaah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Depok. Pemeriksaan eksternal itu dipandang penting untuk memastikan setiap informasi dan data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan evaluasi awal, manajemen menemukan adanya ketidaksesuaian pada perhitungan salah satu komponen kinerja. Komponen tersebut berkaitan dengan indikator yang menjadi dasar penetapan jasa pelayanan dokter. Temuan itu belum serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pembayaran secara menyeluruh, karena masih memerlukan pencocokan dokumen dan verifikasi lebih lanjut. Manajemen kemudian melakukan klarifikasi bersama para dokter untuk memperoleh penjelasan mengenai perhitungan serta penerapannya.
Setelah proses klarifikasi berlangsung, rumah sakit mulai menindaklanjuti sejumlah langkah perbaikan. Penelusuran dilakukan terhadap data pelayanan, indikator kinerja, dan mekanisme penghitungan yang digunakan dalam periode terkait. Besaran selisih pembayaran maupun jumlah dokter yang terdampak masih diverifikasi. Menurut Hendy, kehati-hatian diperlukan agar angka yang disampaikan benar-benar akurat dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru sebelum seluruh data selesai diperiksa.
Pembayaran jasa pelayanan dokter mengacu pada ketentuan serta indikator kinerja yang berlaku di lingkungan rumah sakit. Karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa setiap komponen dihitung berdasarkan dasar yang jelas, konsisten, dan dapat dijelaskan kepada tenaga medis. RSUD ASA juga berupaya meningkatkan transparansi melalui penjelasan mengenai mekanisme penghitungan dan dasar pemberian jasa pelayanan. Koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan selama proses evaluasi dan pemeriksaan berlangsung, termasuk untuk menyelesaikan penyesuaian apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya perbedaan pembayaran.
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni, menyatakan belum mengetahui secara lengkap seluruh persoalan yang berkaitan dengan dugaan pemotongan honor dokter di RSUD ASA Depok. Ia menilai informasi yang beredar masih perlu diklarifikasi melalui penjelasan dari pihak rumah sakit dan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Meski demikian, Supriatni menegaskan bahwa pemotongan honor dokter, apabila dilakukan tanpa dasar dan mekanisme yang jelas, tidak dapat dibenarkan.
Menurut Supriatni, penghasilan dokter yang bekerja di RSUD pada dasarnya relatif standar jika dibandingkan dengan pendapatan dokter di rumah sakit swasta. Karena itu, munculnya dugaan pengurangan honor dinilai sebagai hal yang sangat disayangkan. Honor merupakan bagian dari hak tenaga medis atas pelayanan dan tanggung jawab profesional yang mereka jalankan. Pengelola rumah sakit, kata dia, perlu memastikan setiap kebijakan terkait pembayaran dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan, serta disampaikan kepada tenaga kesehatan secara terbuka.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, Supriatni berencana memanggil jajaran RSUD ASA Depok ke DPRD Kota Depok. Pertemuan tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pembayaran honor, serta kronologi dugaan pemotongan yang dilaporkan. Komisi D juga akan mencermati hasil evaluasi dan telaah Inspektorat yang telah berjalan. Apabila dugaan tersebut terbukti dan proses pemeriksaan Inspektorat menghasilkan temuan, jajaran direktur RSUD ASA akan dijadwalkan untuk memberikan keterangan kepada Komisi D. Langkah itu diperlukan agar persoalan dapat ditangani berdasarkan fakta, sekaligus memastikan hak dokter dan tata kelola rumah sakit memperoleh perhatian yang semestinya.
Dinas Kesehatan Kota Depok menyerahkan penanganan dugaan pemotongan honor atau biaya layanan dokter di RSUD ASA Depok kepada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok. Penyerahan tersebut dilakukan agar dugaan yang muncul dapat ditelaah melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah. Hingga informasi ini disusun, Inspektur Daerah Kota Depok Lienda Ratnanurdianny belum memberikan tanggapan ketika dihubungi mengenai proses pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan surat Inspektorat tertanggal 5 Oktober 2026, Direktur RSUD ASA dipanggil untuk mengikuti telaah terkait dugaan pemotongan honor atau biaya layanan dokter. Kegiatan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni pada 5 hingga 9 Oktober 2026. Surat itu menjadi dasar bagi Inspektorat untuk meminta klarifikasi dan menelaah informasi, dokumen, serta data yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Dalam surat yang sama, RSUD ASA diminta menyiapkan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan selama proses telaah. Pihak rumah sakit juga diminta menugaskan pegawai yang berkaitan dengan materi pemeriksaan untuk memberikan dukungan kepada tim pengawasan. Permintaan tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan pemeriksa dapat dipenuhi sesuai ruang lingkup telaah yang telah ditetapkan.
Inspektorat turut mengingatkan pihak-pihak terkait agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan gratifikasi kepada pemeriksa. Pengingat itu disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga independensi, integritas, dan kelancaran proses pengawasan. Hasil telaah Inspektorat masih menunggu proses pemeriksaan serta penilaian atas data dan keterangan yang dikumpulkan dari pihak-pihak terkait.
