JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pemeriksaan gugatan yang diajukan terhadap pelaksanaan dan hasil Pilpres 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan dalam persidangan resmi MK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perkara itu diajukan oleh Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan sejumlah hal yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Salah satu pokok yang menjadi perhatian dalam gugatan tersebut adalah persyaratan ijazah yang digunakan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden.
Permohonan tersebut tercatat sebagai perkara PHPU Pilpres dan telah melalui rangkaian proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam proses itu, majelis hakim memeriksa dalil para pemohon serta keterangan dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan. Putusan yang dijadwalkan dibacakan pada 6 Oktober 2026 akan menjadi penentu atas perkara yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya.
Tim Hukum Merah Putih juga menyatakan telah menyiapkan langkah pelaporan etik apabila MK mengabulkan gugatan terkait persyaratan ijazah Gibran. Namun, informasi mengenai isi putusan belum tersedia sebelum sidang pembacaan putusan berlangsung. Karena itu, perkembangan perkara dan sikap para pihak masih menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Selasa malam tersebut.
Ketua Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi, menyampaikan keberatan terhadap proses gugatan terkait ijazah Gibran yang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, perkara tersebut semestinya terlebih dahulu diuji berdasarkan ruang lingkup kewenangan dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Suhadi menilai substansi gugatan berada di luar koridor yang dapat diperiksa oleh MK, sehingga pemrosesannya menimbulkan pertanyaan dari pihaknya.
Pernyataan itu menjadi sikap resmi Tim Hukum Merah Putih dalam mengikuti perkembangan perkara. Suhadi tidak secara langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses persidangan, tetapi mempertanyakan dasar konstitusional yang digunakan untuk menerima dan memproses gugatan tersebut. Ia menekankan bahwa setiap perkara yang diajukan ke lembaga peradilan konstitusi perlu memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keberatan tersebut juga berkaitan dengan langkah yang kemungkinan ditempuh apabila MK mengabulkan gugatan. Tim Hukum Merah Putih menyiapkan laporan etik sebagai bentuk respons terhadap putusan yang dinilai tidak sejalan dengan batas kewenangan konstitusional. Rencana itu, menurut Suhadi, merupakan konsekuensi dari penilaian tim terhadap proses dan dasar pemeriksaan perkara, bukan pernyataan bahwa pelanggaran telah terbukti. Laporan etik akan disusun dengan merujuk pada fakta persidangan, dokumen perkara, serta ketentuan yang mengatur perilaku dan kewenangan hakim. Dengan demikian, sikap tersebut tetap menunggu hasil resmi pemeriksaan dan putusan MK, sekaligus memberikan ruang bagi lembaga terkait untuk menjelaskan pertimbangan hukumnya secara terbuka.
Suhadi menyatakan bahwa Tim Hukum Merah Putih menyiapkan langkah pelaporan terhadap majelis hakim konstitusi apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan isu ijazah Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk sikap hukum tim terhadap kemungkinan putusan yang mereka nilai tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Suhadi, laporan itu akan diarahkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia menyebut MKMK sebagai lembaga etik yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, langkah yang disiapkan Tim Hukum Merah Putih bukan merupakan proses hukum terhadap putusan dalam arti membatalkan putusan, melainkan pengaduan mengenai perilaku atau tindakan hakim dalam menjalankan kewenangannya.
Suhadi menegaskan, pelaporan tersebut akan dilakukan apabila MK tetap mengambil langkah yang dianggap berada di luar batas konstitusi dan undang-undang. Penilaian itu merujuk pada kekhawatiran bahwa majelis hakim dapat membuat atau menetapkan keputusan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum memadai. Bagi tim tersebut, putusan MK seharusnya tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, undang-undang, serta aturan mengenai penyelesaian PHPU.
Rencana pengaduan kepada MKMK masih bersifat kondisional, yaitu bergantung pada isi dan dasar pertimbangan putusan yang nantinya dikeluarkan MK. Tim Hukum Merah Putih disebut akan menilai terlebih dahulu apakah terdapat indikasi tindakan yang melampaui kewenangan atau penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum. Apabila penilaian itu mengarah pada dugaan pelanggaran etik, laporan akan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di MKMK. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa tim memilih menggunakan jalur pengawasan etik sebagai respons atas putusan yang mereka persoalkan.
Pernyataan C Suhadi mengenai rencana pelaporan etik disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi Tim Hukum Merah Putih untuk menyampaikan sikapnya terkait perkara gugatan ijazah Gibran. Dalam kesempatan itu, Suhadi menyatakan bahwa laporan etik akan disiapkan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai sikap bersyarat yang mengikuti kemungkinan putusan yang akan dibacakan oleh lembaga peradilan konstitusi.
Penyampaian sikap tersebut memiliki kaitan langsung dengan agenda pembacaan putusan perkara pada hari yang sama. Karena itu, rencana pelaporan etik yang disebutkan Suhadi ditempatkan dalam konteks menunggu keputusan MK atas gugatan ijazah Gibran. Tim Hukum Merah Putih menyampaikan kemungkinan langkah tersebut sebelum agenda pembacaan putusan berlangsung. Keterangan mengenai pelaporan tidak disampaikan sebagai laporan yang telah diajukan, melainkan sebagai rencana yang akan dipersiapkan apabila kondisi yang disebutkan dalam pernyataan itu terjadi.
Dengan demikian, konferensi pers di Jakarta Pusat menjadi tempat disampaikannya sikap Tim Hukum Merah Putih menjelang pembacaan putusan perkara. C Suhadi menghubungkan rencana laporan etik dengan kemungkinan MK mengabulkan gugatan, sehingga pernyataan tersebut disampaikan dalam bentuk pernyataan bersyarat. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers itu berfokus pada rencana langkah hukum etik dan kaitannya dengan agenda putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Tidak ada keterangan lain yang menjadi dasar untuk menilai hasil persidangan atau perkembangan perkara setelah agenda pembacaan putusan tersebut.
