BANGKA BELITUNG — Di tengah semangat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebuah pertanyaan kritis kembali mencuat: apakah kita benar-benar sudah merdeka jika masih ada anak-anak di Bangka Belitung yang belum mendapatkan pendidikan secara layak?
Pertanyaan tersebut disampaikan Fuad sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai melalui upacara, pengibaran bendera, dan berbagai kegiatan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.
“Apakah kita sudah merdeka, kalau masih ada anak Babel yang belum bisa sekolah karena biaya, jarak, maupun keterbatasan fasilitas? Kalau masih ada anak kita yang putus sekolah, berarti PR kita belum selesai,” tegas Fuad.
Menurut Fuad, hingga 10 Agustus 2026, persoalan pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Khususnya pada jenjang SMA dan SMK, akses pendidikan di sejumlah wilayah Bangka Belitung dinilai belum sepenuhnya merata.
Anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir, pedalaman, maupun daerah yang jauh dari pusat permukiman masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari jarak sekolah yang cukup jauh, biaya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga persoalan ekonomi keluarga.
Kondisi tersebut, menurut Fuad, menjadi semakin ironis ketika seorang anak sebenarnya memiliki kemauan untuk bersekolah, tetapi harus menghadapi persoalan biaya dan akses.
“Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Tetapi kalau masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya ongkos atau karena sekolahnya terlalu jauh, maka itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.
Fuad juga menyoroti anak-anak yang tidak berhasil masuk sekolah negeri pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 dan akhirnya harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memikirkan solusi agar anak-anak tersebut tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, kata Fuad, adalah memberikan bantuan pembiayaan atau subsidi pendidikan bagi siswa yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu mengevaluasi kembali sistem pemerataan sekolah dan akses transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari satuan pendidikan.
PEMERINTAH DIMINTA HADIR
Fuad berharap Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah daerah tidak hanya mencatat persoalan tersebut sebagai data, tetapi turun langsung mencari solusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, pemerintah dapat mendorong beberapa langkah konkret, antara lain pemerataan pembangunan dan fasilitas sekolah, perluasan program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, serta penyediaan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, termasuk anak-anak di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas untuk memastikan tidak ada lagi anak Bangka Belitung yang terpaksa meninggalkan pendidikan karena persoalan ekonomi dan akses.
“Harapan saya, bagaimana Dinas Pendidikan Babel mencari solusi agar anak-anak yang sampai hari ini belum sekolah bisa kembali bersekolah. Begitu juga anak-anak yang sudah terlanjur masuk sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri, jangan sampai mereka berhenti hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kalau memang memungkinkan, pemerintah daerah harus hadir membantu,” ungkap Fuad.
KEMERDEKAAN BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana negara dan pemerintah daerah telah memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan Sang Saka Merah Putih, mengikuti upacara, atau menggelar berbagai kegiatan perayaan.
Kemerdekaan juga berarti memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan.
“Kemerdekaan bukan hanya upacara dan bendera. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada lagi anak Babel yang tertinggal karena tidak bisa sekolah. Kalau semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, di situlah kita benar-benar merasakan makna kemerdekaan,” pungkas Fuad.
Persoalan ini tentu menjadi PR bersama, terutama bagi pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Publik kini menunggu langkah konkret dan solusi yang dapat memastikan tidak ada lagi anak di Babel yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan biaya, jarak, maupun keterbatasan fasilitas.
Salam Merdeka RI ke-81.
Sumber: Andi F
Editor: LIN Babel
Response (1)