PANGKALPINANG LIN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyikapi penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjadi ruang bagi masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata untuk menyampaikan aspirasi serta keberatan mereka. Aktivitas pertambangan tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengancam mata pencaharian warga setempat.
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Babel, Maryam, menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan warga. Ia mendesak pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kembali seluruh perizinan serta kesesuaian tata ruang di kawasan Teluk Uber.
Surat KKP Belum Ditindaklanjuti
Maryam mengungkapkan bahwa persoalan tata ruang di Teluk Uber sebenarnya telah menjadi perhatian serius Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan hasil pertemuannya dengan pihak kementerian, KKP diketahui telah menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sejak Oktober 2025 untuk mengevaluasi tata ruang yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Namun, hingga RDP digelar, surat tersebut belum mendapat tindak lanjut dari Pemprov Babel.
“Dengan adanya aspirasi masyarakat hari ini, persoalan ini menjadi agenda penting dan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang sudah ditetapkan,” tegas Maryam di ruang rapat.

Ia meminta Pemprov Babel melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan, mulai dari keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL, hingga kesesuaian zonasi laut.
Proses sosialisasi kepada masyarakat juga diminta untuk ditinjau ulang guna memastikan suara warga tidak diabaikan.
Rekomendasi Tertulis ke ESDM dan KKP
Mengingat kewenangan perizinan pertambangan dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut berada di tangan pemerintah pusat, Maryam mengusulkan agar DPRD Babel melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta KKP.
Seluruh dokumen penolakan dari warga, nelayan, dan pelaku wisata akan dihimpun sebagai lampiran bukti pendukung.
Maryam mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada kelengkapan administrasi, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial, risiko konflik horizontal, serta ancaman abrasi dan sedimentasi yang dapat menurunkan hasil tangkapan nelayan.
Ancaman bagi Pariwisata dan Dugaan Penyimpangan Skema Sedimentasi
Selain sektor perikanan, Maryam menyoroti ancaman serius terhadap kawasan wisata bahari di Kabupaten Bangka, meliputi pesisir Tanjung Pesona, Matras, Teluk Uber, hingga Tongaci. Kekeruhan air akibat aktivitas tambang dikhawatirkan merusak daya tarik wisata daerah tersebut.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian operasi tambang dengan skema pemanfaatan pasir hasil sedimentasi yang diatur KKP. Menurutnya, pemanfaatan pasir laut seharusnya menyasar endapan yang membentuk beting di perairan, bukan justru mengeruk kawasan pesisir dan laut yang ekosistemnya masih terjaga.
“Faktanya di lapangan, yang ditambang adalah kawasan laut dan pesisir yang kondisinya masih bagus, bukan area sedimentasi. Ini harus menjadi dasar kuat bagi kita untuk meminta evaluasi ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Dorong Revisi RZWP3K
Sebagai langkah jangka panjang, Maryam mendorong agar momentum revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dimanfaatkan secara optimal. Pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menata ulang zonasi laut hingga 12 mil agar lebih berpihak pada wilayah tangkap nelayan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pariwisata.
Menutup pernyataannya, Maryam mengapresiasi kepedulian warga pesisir dan memastikan DPRD Babel akan mengawal aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat demi perlindungan kawasan Teluk Uber. (Red/adm)
55 kunjungan
