JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa peralihan menuju industri hijau tidak semata-mata merupakan kewajiban untuk menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional. Pandangan tersebut menempatkan agenda keberlanjutan sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing, bukan sekadar pemenuhan terhadap tuntutan regulasi atau komitmen penurunan emisi.
Peluang ekonomi itu dapat dibangun melalui peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi dalam proses produksi. Industri yang mampu menggunakan energi secara lebih hemat akan memperoleh manfaat berupa penurunan biaya operasional. Pada saat yang sama, pengurangan emisi memperkuat kinerja lingkungan perusahaan dan meningkatkan kesiapan industri dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan.
Sarmuji menyampaikan bahwa “peralihan menuju industri hijau bukan hanya kewajiban lingkungan, melainkan peluang ekonomi baru bagi industri nasional.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa transformasi industri perlu dilihat sebagai proses penciptaan nilai. Ketika perusahaan berhasil menekan emisi, capaian tersebut tidak berhenti sebagai indikator kepatuhan, tetapi dapat dikonversi menjadi komoditas bernilai tambah melalui mekanisme perdagangan karbon.
Dalam skema tersebut, pengurangan emisi yang terukur dapat menjadi aset yang diperdagangkan di pasar karbon. Hal ini memberikan insentif ekonomi bagi pelaku industri untuk menerapkan teknologi bersih, memperbaiki efisiensi produksi, serta mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam strategi bisnis. Semakin konsisten perusahaan menurunkan emisinya, semakin besar pula peluang untuk memperoleh nilai tambah dari kinerja lingkungan tersebut.
Keterkaitan efisiensi energi, pengurangan emisi, penerapan ekonomi hijau, dan perdagangan karbon pada akhirnya dapat memperkuat posisi industri Indonesia di pasar global. Industri yang efisien dan rendah emisi akan lebih mampu memenuhi standar keberlanjutan, merespons permintaan konsumen internasional, serta meningkatkan daya saing nasional melalui produk dan proses produksi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat lingkungan.
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong transformasi menuju industri hijau melalui kebijakan yang terarah, konsisten, dan dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Dukungan tersebut tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi mencakup penyediaan pendampingan, informasi, serta panduan teknis agar perusahaan memahami tahapan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan produksinya. Kerangka kebijakan diperlukan untuk memberikan kepastian bagi industri sekaligus menetapkan batasan, target, dan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja lingkungan.
Melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah berupaya membantu pelaku industri menyesuaikan proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan dapat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi teknis, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan acuan mengenai efisiensi penggunaan energi, bahan baku, air, dan pengelolaan limbah. Dengan pendekatan ini, pemenuhan regulasi tidak dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari perbaikan proses produksi yang terencana dan berkelanjutan.
Panduan teknis juga penting karena kemampuan dan karakteristik setiap sektor industri berbeda. Perusahaan memerlukan rujukan yang sesuai dengan skala usaha, jenis produk, teknologi yang digunakan, serta tingkat kesiapan infrastrukturnya. Pemerintah dapat memperkuat penerapan industri hijau melalui penyusunan standar, pemberian insentif, fasilitasi teknologi, dan pengembangan sistem penilaian yang transparan. Langkah tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan, menentukan prioritas perbaikan, dan membuktikan kinerja lingkungannya secara objektif.
Agenda ini berkaitan erat dengan upaya Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing nasional melalui standardisasi dan sertifikasi. Standar industri hijau memberikan acuan yang seragam bagi pelaku usaha, sedangkan sertifikasi dapat meningkatkan kredibilitas produk dan proses produksi di hadapan pasar. Kesesuaian terhadap standar juga mendorong industri menghasilkan produk yang lebih efisien, berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan rantai pasok global. Dengan regulasi yang jelas serta pendampingan yang memadai, transformasi hijau dapat berlangsung secara bertahap tanpa mengabaikan kebutuhan pertumbuhan industri.
Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengawasan standardisasi industri untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan percepatan sertifikasi, sehingga pelaku industri memperoleh kepastian dalam memenuhi ketentuan, sementara konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan standar. Standardisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat daya saing, serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Hingga September 2026, pengawasan telah dilakukan terhadap 45 Standar Nasional Indonesia (SNI). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 28 SNI yang diawasi pada tahun sebelumnya. Pengawasan terhadap merek juga mengalami kenaikan, dari 73 merek pada tahun sebelumnya menjadi 78 merek hingga periode yang sama pada 2026. Data tersebut menunjukkan perluasan jangkauan pengawasan terhadap produk dan pelaku usaha yang wajib memenuhi ketentuan standardisasi.
Kegiatan pengawasan dilaksanakan di lokasi pabrik dan pasar. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen, proses produksi, serta uji petik terhadap produk yang telah diwajibkan memenuhi SNI. Pemeriksaan di pasar diperlukan untuk memastikan produk yang telah beredar tetap memenuhi persyaratan, sedangkan pengawasan di pabrik membantu menilai konsistensi penerapan standar sejak tahap produksi. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 dan peraturan terkait pemberlakuan masing-masing SNI secara wajib.
Pada Oktober hingga November 2026, Kementerian Perindustrian merencanakan pengawasan tambahan terhadap enam SNI dan sembilan merek. Perluasan ini diharapkan memperkuat kepatuhan industri sekaligus mempercepat penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Penguatan standardisasi diperlukan untuk menjaga mutu produk nasional, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendukung peran sektor manufaktur sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengawasan yang konsisten, industri didorong untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kemampuan bersaing di pasar domestik maupun global.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa pengawasan standardisasi dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Langkah tersebut bukan semata-mata untuk menjaga kualitas, melainkan juga mencegah kerugian negara dan masyarakat akibat peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan risiko keselamatan, mengurangi kepercayaan konsumen, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Standar Nasional Indonesia (SNI) berlaku bagi produk lokal maupun impor. Dengan demikian, seluruh barang yang beredar di pasar domestik perlu memenuhi tolok ukur mutu yang sama, tanpa membedakan asal produksinya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri untuk menerapkan SNI, lain melalui pendampingan, fasilitasi, dan dukungan pemenuhan persyaratan teknis. Kebijakan ini diharapkan memperkuat pelaku usaha nasional tanpa mengurangi perlindungan terhadap konsumen.
Tantangan penerapannya masih cukup besar. Dari 5.552 SNI industri yang tersedia, baru 131 SNI, atau sekitar 2,4 persen, yang ditetapkan sebagai SNI wajib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan kewajiban perlu dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk, kesiapan infrastruktur pengujian, serta kemampuan industri memenuhi persyaratan. Menteri Perindustrian menegaskan bahwa penerapan SNI harus terus didorong berdasarkan kebutuhan dan kemampuan industri.
Standardisasi memiliki dua sisi yang harus dijaga secara seimbang: melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing industri. Karena itu, ketentuan perlu dipilah agar benar-benar menjawab kebutuhan perlindungan publik dan tidak berubah menjadi hambatan teknis bagi produksi serta pertumbuhan usaha. Sarmuji menyampaikan bahwa SNI dapat berfungsi sebagai technical barrier, sehingga penerapannya harus dirancang secara proporsional. Artinya, standar tidak boleh menjadi penghalang perdagangan atau beban yang tidak perlu, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan mutu, memperbaiki efisiensi, dan mendorong produk nasional lebih kompetitif.
