JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Penyaluran kredit perbankan menunjukkan penguatan pada Agustus 2026. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kredit yang disalurkan industri perbankan mencapai Rp9.178 triliun. Nilai tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 13,65 persen secara tahunan.
Perkembangan ini menjadi catatan utama dalam kinerja intermediasi perbankan hingga Agustus 2026. Angka pertumbuhan tahunan tersebut menggambarkan peningkatan penyaluran kredit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan total mencapai Rp9.178 triliun, kredit perbankan menjadi indikator penting dalam laporan perkembangan industri perbankan yang disampaikan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut kinerja penyaluran kredit tersebut menunjukkan tren penguatan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang digelar secara daring di Jakarta pada Senin.
Dalam penyampaian tersebut, OJK mencatat pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 13,65 persen pada Agustus 2026. Sementara itu, jumlah penyaluran kredit secara keseluruhan berada di level Rp9.178 triliun. Kedua angka ini menjadi gambaran utama perkembangan intermediasi perbankan pada periode pelaporan tersebut.
Kinerja penyaluran kredit itu menegaskan adanya tren penguatan dalam intermediasi perbankan hingga Agustus 2026. OJK menempatkan capaian tersebut sebagai bagian dari catatan perkembangan industri perbankan yang disampaikan dalam forum RDKB. Dengan demikian, penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh secara tahunan sekaligus mencapai total nominal Rp9.178 triliun pada Agustus 2026.
Penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2026 menunjukkan penguatan di berbagai segmen penggunaan. Berdasarkan jenis pembiayaan, kredit investasi menjadi kontributor dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni 25,11 persen secara tahunan. Kinerja tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk ekspansi usaha, pembelian aset produktif, pembangunan fasilitas, serta pengembangan kapasitas produksi. Pertumbuhan kredit investasi juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi dan mengambil keputusan investasi yang lebih aktif.
Di bawah kredit investasi, kredit modal kerja tumbuh 11,45 persen secara tahunan. Pembiayaan ini berperan penting dalam mendukung kebutuhan operasional perusahaan, termasuk pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pengelolaan arus kas. Peningkatan kredit modal kerja mengindikasikan aktivitas bisnis yang semakin dinamis, terutama ketika perusahaan membutuhkan likuiditas untuk memenuhi permintaan dan menjaga kesinambungan produksi.
Sementara itu, kredit konsumsi meningkat 5,07 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan rumah tangga tetap terjaga, meskipun lajunya lebih moderat dibandingkan kredit investasi dan modal kerja. Kredit konsumsi mencakup pembiayaan untuk kebutuhan seperti kepemilikan rumah, kendaraan, serta barang dan jasa lainnya. Perkembangannya turut dipengaruhi oleh daya beli, kondisi ketenagakerjaan, dan keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.
Dari sisi kategori debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22,18 persen. Angka ini memperlihatkan kuatnya penyaluran pembiayaan kepada perusahaan berskala besar untuk mendukung ekspansi, investasi, dan aktivitas produksi. Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 2,38 persen. Walaupun lebih rendah, peningkatan tersebut tetap penting karena UMKM memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan aktivitas ekonomi daerah.
Jika ditinjau berdasarkan kepemilikan bank, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi, yaitu 16,41 persen. Performa ini menegaskan kontribusi bank milik negara dalam menyalurkan pembiayaan kepada korporasi, pelaku usaha, dan berbagai sektor produktif. Kombinasi pertumbuhan kredit investasi, korporasi, serta kredit bank BUMN menjadi penopang utama penguatan penyaluran kredit pada Agustus 2026.
Perkembangan kredit perbankan pada Agustus 2026 juga terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan buy now pay later (BNPL). Berdasarkan data dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baki debet BNPL mencapai Rp31,41 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,34 persen dari total kredit perbankan, sehingga kontribusinya terhadap keseluruhan penyaluran kredit masih relatif terbatas. Namun, pertumbuhan tahunannya cukup kuat, yakni 29,10 persen, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan digital oleh masyarakat.
Jumlah rekening BNPL pada periode yang sama mencapai sekitar 34 juta rekening. Pertumbuhan tersebut mencerminkan perubahan perilaku konsumen, khususnya meningkatnya kebutuhan terhadap transaksi digital dan pembiayaan jangka pendek. Meski demikian, perkembangan BNPL tetap perlu diikuti pengelolaan risiko yang cermat, baik melalui penilaian kemampuan bayar maupun pemantauan kualitas pembiayaan, agar ekspansi tidak mendorong peningkatan risiko kredit secara berlebihan.
Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat 10,94 persen secara tahunan menjadi Rp10.413 triliun. Kenaikan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem perbankan tetap terjaga. Berdasarkan komponennya, deposito tumbuh paling tinggi sebesar 13,10 persen. Sementara itu, giro meningkat 9,82 persen dan tabungan bertambah 9,56 persen. Pertumbuhan pada ketiga instrumen tersebut memperkuat kapasitas bank dalam menyediakan sumber dana untuk mendukung penyaluran kredit.
Kondisi likuiditas perbankan juga berada dalam posisi memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 102,31 persen, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) mencapai 23,04 persen. Kedua indikator itu masih berada di atas ambang masing-masing, yaitu 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level 187,1 persen, menandakan tersedianya cadangan aset likuid berkualitas tinggi untuk menghadapi potensi tekanan arus kas dalam jangka pendek.
Kualitas aset perbankan pada Agustus 2026 tetap terjaga di tengah penguatan penyaluran kredit. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,11 persen, sedangkan NPL net berada pada level 0,84 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa porsi pembiayaan bermasalah setelah memperhitungkan pencadangan masih berada dalam batas yang terkendali. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan industri perbankan ketika aktivitas pembiayaan korporasi dan investasi meningkat.
Selain NPL, indikator loan at risk (LAR) tercatat sebesar 8,56 persen. Rasio ini menggambarkan bagian portofolio kredit yang menghadapi risiko penurunan kualitas, termasuk kredit bermasalah dan kredit yang memerlukan perhatian khusus. Pemantauan terhadap LAR tetap diperlukan agar bank dapat mengantisipasi potensi tekanan pada kualitas aset secara lebih dini. Di sisi lain, tingkat profitabilitas perbankan tercermin dari return on assets (ROA) yang berada pada level 2,43 persen. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dikelola.
Dalam laporan yang disampaikan Dian, perhatian juga diberikan pada upaya pemberantasan perjudian daring melalui sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap kurang lebih 38.796 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Permintaan tersebut menegaskan peran bank dalam memperkuat penerapan prinsip mengenali nasabah serta mengidentifikasi pola transaksi yang berisiko. Pelaksanaan EDD memungkinkan bank melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap rekening dan aktivitas transaksi yang terindikasi berkaitan dengan perjudian daring. Sementara itu, pemblokiran menjadi salah satu tindakan yang dapat diminta sesuai dengan informasi dan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai jumlah rekening tersebut disampaikan sebagai bagian dari koordinasi penanganan aktivitas ilegal melalui sistem keuangan.
