SAMPANG — Pelaksanaan proyek infrastruktur Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mendapat sorotan dari warga dan pemerhati publik.
Sorotan tersebut mencuat setelah ditemukan kondisi fisik pekerjaan irigasi di Daerah Irigasi Buker Jaya, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang berdasarkan dokumentasi lapangan memperlihatkan adanya retakan pada sejumlah bagian bangunan irigasi.
Berdasarkan papan informasi proyek yang berada di lokasi, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh P3A Buker Jaya pada Daerah Irigasi Buker Jaya. Lokasi pekerjaan tercantum pada titik koordinat X: 7113,1840E dan Y: 791833S.
Temuan kondisi fisik tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan, termasuk proses pengawasan serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Sejumlah warga mempertanyakan bagaimana pekerjaan yang secara kasatmata menunjukkan keretakan dapat tetap berjalan atau dinyatakan memenuhi tahapan pekerjaan tanpa adanya evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait.
“Luar biasa kinerja Siti Muatifah selaku Plt. PUPR Kabupaten Sampang meloloskan pekerjaan P3-TGAI ini,” ujar salah seorang warga yang meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kritik lainnya juga muncul dari masyarakat yang menilai kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara seharusnya mendapatkan pengawasan secara ketat sejak tahap pelaksanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai.
“Kalau semua kontraktor seperti ini, bagaimana nasib Indonesia?” ungkap warga lainnya.
Publik Minta Pemeriksaan Teknis
Kondisi bangunan yang mengalami retak-retak tersebut dinilai perlu segera mendapat pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kerusakan tersebut berkaitan dengan kualitas material, metode pelaksanaan, kondisi konstruksi, faktor teknis lainnya, atau sebab lain yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan.
Publik juga meminta agar pengawasan terhadap pekerjaan P3-TGAI di Kabupaten Sampang dilakukan secara transparan dan profesional, mengingat pembangunan tersebut berkaitan dengan fasilitas irigasi yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
Atas temuan tersebut, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi didesak untuk turun tangan dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek serta kinerja jajaran terkait, termasuk Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang Siti Muatifah, sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan di lapangan. Jika kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau ketentuan yang berlaku, masyarakat meminta agar dilakukan perbaikan serta tindak lanjut sesuai aturan.
Di sisi lain, pihak pelaksana kegiatan maupun Dinas PUPR Kabupaten Sampang perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas temuan tersebut, termasuk menjelaskan standar teknis pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta langkah yang akan dilakukan terhadap bagian konstruksi yang mengalami keretakan.
Sorotan investigasi ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Pewarta: ROIKIN