SORONG, LIN.COM – DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya menyayangkan sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong yang hingga kini tidak menerima audiensi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025.
Surat permohonan audiensi kami sudah 3 minggu tidak mendapat tanggapan substantif. Satu-satunya jawaban hanya dari Protokol Sekda yang menyampaikan Sekda sedang di luar daerah.
Pertanyaan kami: Apakah selama 3 minggu ini Sekda terus-menerus di luar daerah sehingga tidak bisa menemui kami?
Kami menduga Sekda bungkam dan sengaja tidak mau bertemu dengan kami sebagai lembaga fungsi kontrol.
Audiensi ini bukan mencari kesalahan pemerintah. Kami mengawasi uang negara, uang rakyat, yang kami duga ada penyalahgunaan anggaran. Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami bukan APH yang bisa menetapkan tersangka. Tugas kami mengingatkan dan melaporkan.
DASAR HUKUM KAMI
1. UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK – BPK bebas dan mandiri memeriksa keuangan negara.
2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara – LHP BPK diserahkan ke DPRD, Kepala Daerah, dan diumumkan kepada publik. LHP BPK adalah dokumen publik.
3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK – Masyarakat berhak berperan serta melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK dan APH.
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan daerah.
5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 12 Tahun 2019 – Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas anggarannya.
KALAU LHP BPK SUDAH KELUAR, JANGAN LEMPAR KE INSPEKTORAT!
Ini harus dipahami OPD dan Inspektorat:
LHP BPK sudah keluar berarti sudah konsumsi publik. Yang diperiksa adalah OPD-nya, yang mengelola uangnya adalah PA/KPA di OPD tersebut. Maka yang wajib menjawab adalah OPD itu sendiri, bukan Inspektorat.
Peran Inspektorat sebagai APIP hanya memantau dan memastikan OPD menindaklanjuti rekomendasi BPK, bukan menjadi tameng tempat OPD bersembunyi.
Yang kami temukan di lapangan: Kami tanya OPD, OPD bilang “tanya Inspektorat”. Kami tanya Inspektorat soal temuan 2024 sampai 2025, tidak satu pun dijawab. Lalu siapa yang mau jawab?
Apakah kami meminta LHP Inspektorat? Tidak. Yang kami minta adalah penjelasan OPD atas LHP BPK. Jangan dibalik-balik.
JANGAN ANGGAP REMEH, KAMI PUNYA DPP DI PUSAT!
Ini yang harus dicatat baik-baik oleh seluruh OPD yang ada di masing-masing 5 kabupaten di papua barat daya
Jangan anggap hasil investigasi kami tidak akan kami laporkan ke pusat. Kami di pusat ada DPP Lembaga Investigasi Negara.
Jangan anggap kami hanya berhenti di DPD. Semua hasil investigasi kami akan kami kirim ke DPP, dan DPP Lembaga Investigasi Negara yang akan melaporkan langsung ke KPK dan KEJAGUNG.
Kami pastikan, dalam waktu dekat semua temuan kami di beberapa kabupaten sesuai LHP BPK akan kami kirim ke DPP, dan DPP yang akan melaporkan ke KPK dan KEJAGUNG.
Ini bukan ancaman. Ini uang negara, uang rakyat. Jika uang rakyat diduga disalahgunakan dan tidak ada tindak lanjut, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk melaporkannya ke tingkat pusat sampai ke KPK dan Kejaksaan Agung.
Kami tidak akan diam. Kami tidak akan main-main dengan uang rakyat.
PERNYATAAN KETUA DPD LIN PAPUA BARAT DAYA
Jackson Sambow menegaskan:
“Ini uang rakyat. Kami akan kawal sampai tuntas. Jangan anggap kami tidak punya jalur ke pusat. DPP kami di pusat akan melaporkan langsung ke KPK dan KEJAGUNG.”
“Kami tetap memakai dugaan dan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya tinggal pengembangan dari APH.
TUNTUTAN KAMI:
1. Mendesak Sekda Kabupaten Sorong segera menerima audiensi kami. 2. Mendesak Bupati Sorong menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. 3. Mendesak OPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab dan berhenti melempar pertanyaan ke Inspektorat. 4. Mendesak Inspektorat terbuka kepada publik dan fokus memantau tindak lanjut rekomendasi BPK.
Dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat audiensi lanjutan kepada Bupati Sorong, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, sekaligus mengirimkan seluruh temuan ke DPP.tegas jackson. (Red/adm)